BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya menghadirkan program pembangunan yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kali ini, untuk menjaring aspirasi dari kalangan santri, Pemkab Banyuwangi menggelar forum musyawarah bertajuk “Rembuk Santri” di aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Selasa (20/10/2026).

Forum ini menjadi wadah bagi para santri untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, serta harapan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah, sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap forum tersebut mampu menjembatani aspirasi santri dan para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong lahirnya langkah konkret untuk memperluas kesempatan berkarir dan mengembangkan diri secara luas bagi lulusan pesantren.

“Kami melihat bahwa selama ini belum banyak santri yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara luas. Jumlah santri yang mampu meniti karier di bidang strategis juga masih terbatas,” ujar Ipuk.

“Lewat forum ini, kami berikan ruang kepada para santri untuk speak-up, mengungkapkan uneg-uneg, serta harapan mereka. Sehingga, pemerintah daerah tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk kemudian kita carikan solusinya,” lanjut Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Sebanyak 50 santri dari 15 pondok pesantren di Banyuwangi mengikuti forum tersebut. Mereka berdiskusi tentang sejumlah isu sosial, mulai fenomena sound horeg dan bahaya narkoba, bullying dan kekerasan dalam pondok pesantren, serta harapan tentang sosok santri ideal di masa depan. Sejumlah usulan disampaikan.

Elsya Putri Natalia Saputro, santri Pondok Pesantren Adz-dzikra yang tengah menempuh kuliah di universitas Cordoba Banyuwangi itu, mengusulkan adanya pendampingan softskill berbasis digital bagi para santri untuk mengembangkan kompetensinya, terutama di era digital saat ini.

“Santri kerap dinilai ketinggalan zaman dan gagap teknologi. Maka, kami berharap agar pemkab memberikan pendampingan dan pelatihan softskill berbasis digital bagi para santri. Karena di zaman yang serba digital ini, skill tersebut sangat kita butuhkan,” ujarnya.

Usulan lainnya datang dari M. Ibrahim Al Hafidi. Ia menyoroti tentang fenomena sound horeg yang sedang menjadi isu hangat di masyarakat.

“Harus ada ketentuan hukun dan aturan yang jelas. Sehingga adanya fenomena ini tidak mengganggu, melainkan bisa menjadi ajang hiburan yang mendidik, serta memberikan dampak ekonomi bagi warga,” ujarnya.

Ada juga harapan para santri terkait pencegahan tindak kekerasan dan bullying di pondok pesantren.

“Peran kyai harus bisa menggantikan sosok ayah di rumah. Pendamping kamar juga harus bisa merangkul dan mengayomi sehingga santri merasa aman dan mendapatkan kasih sayang penuh meski jauh dari orang tua,” ujarnya.

Harapan ini mengemuka, lantaran menurut mereka kecenderungan pelaku bullying itu adalah mereka yang kurang perhatian dan kasih sayang, maka dengan adanya sosok pengganti orang tua yang mereka teladani, diharapkan potensi terjadinya bullying bisa ditekan.

Ipuk menegaskan, dalam setiap pengambilan kebijakan, pemkab selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga berbagai program pembangunan yang digulirkan daerah bisa menjawab kebutuhan warga.

Selain rembug santri, kata Ipuk, setiap tahun Pemkab juga rutin menjaring aspirasi warga lewat forum Rembuk Lansia, Rembuk Anak, Rembuk Disabilitas, serta Rembug Perempuan.

“Semua rekomendasi yang muncul dalam forum tersebut, akan menjadi atensi dan bahan pertimbangan kami dalam pengambilan kebijakan daerah,” tegas Ipuk.

Forum Rembuk Santri tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Endi Fadlullah dari Ponpes Bustanul Makmur, Ning Atina Balqis Iskandar dari Ponpes Darussalam Blokagung, serta Ustadz Ghifari Miqdad Al-ghifari dari Ponpes Daar Al Ihsan Mabadiul Ihsan Karangdoro. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS