SURABAYA – Tak hanya di Lamongan, dugaan penyelewengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan salah satu calon di Pilkada Jatim juga ditemukan di Tulungagung. Temuan ini disampaikan Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jatim.

Billy Abu Ja’far dari Divisi Bidang Advokasi FAM GMNI Jatim mengatakan, setelah adanya laporan di Lamongan, ada sejumlah penerima PKH lain yang ternyata menjumpai kasus serupa.

“Kami mendapatkan laporannya ada di Tulungagung,” ujar Billy, dalam acara temu jurnalis di Surabaya, Kamis (26/4/2018).

Dengan komando langsung Ketua FAM GMNI Jatim Rangga Bisma, saat ini FAM GMNI telah melakukan pemdampingan langsung kepada pihak pelapor. “Tim kami telah bergerak ke Tulungagung untuk mengawal kasus ini,” ungkap Billy.

Sebelumnya, sejumlah warga penerima manfaat PKH di Lamongan melaporkan seorang pendamping PKH ke Panwaslu setempat, Rabu (25/4/2018). Para pelapor ini adalah warga penerima manfaat PKH asal Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng.

Billy menyebut bahwa kasus tersebut berpotensi berkembang ke beberapa daerah lain. “Saat ini kami baru dengar perkembangannya di Lamongan dan Tulungagung . Namun tak menutup kemungkinan akan ditemukan di daerah lain,” ujarnya.

”Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap kasus yang berpotensi merusak proses demokrasi kita,” tegasnya.

Sementara itu, pengusutan dugaan pelanggaran kampanye dalam PKH di Lamongan mulai menemukan titik terang. Pendamping ditemukan telah menggunakan PKH untuk kampanye secara terstruktur.

“Saya menilai pelanggaran dalam program PKH dilakukan secara terstruktur,” kata Wakil Ketua DPRD Lamongan Saim.

Saim menceritakan, biasanya kartu PKH untuk warga tidak diminta oleh pendamping setiap kali pembagian, tetapi kali ini diminta dan memunculkan pertanyaan karena tidak seperti biasanya.

Saat ini pembagian kartu dalam bentuk sudah masuk dalam amplop, dan di dalam amplop sudah ada kartu dan stiker pasangan calon nomor urut satu, bergambar Khofifah-Emil.

Kartu itu langsung diterima warga yang membutuhkan, kemudian pendamping mengajak warga yang menerima PKH untuk mencoblos pasangan nomor urut satu. Kejadian ini ditemukan dilakukan di tiga desa yang berada di area Kabupaten Lamongan.

Ada tiga desa yang melaporkan kejadian ini ke Panwaslu. Dari perwakilan desa-desa tersebut, jelas Saim, ada sekitar tujuh warga yang melaporkan kejadian tidak mengenakkan itu. Mereka merasa ada permainan yang tidak baik diperagakan tim paslon nomor urut satu.

Untuk menempuh jalur hukum yang benar, tujuh warga adari tiga desa ini mendatangi kantor Panwaslu dan membuat laporan secara resmi. Hal ini dilakukan supaya proses demokrasi yang ada di Jawa Timur berjalan secara baik.

Saim menuturkan, dengan melihat kejadian ini, pihaknya menyadari kalau potensi-potensi penyimpangan yang dilakukan pasangan calon dalam program PKH sangat besar. Ada indikasi, mereka sengaja membagikan kartu PKH menjelang pencoblosan supaya masyarakat terpengaruh.

“Kartu PKH dibagikan menjelang pilkada ini kan sangat rawan, takutnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, ungkap dia.

Untuk itu, Saim mengharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI segera melakukan evaluasi. Pembagian kartu PKH menjelang pencoblosan harus dihentikan, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum pasangan calon. (goek)