Tantri Bararoh ajak kader GMNI Malang tetap kritis dan turun ke lapangan memperjuangkan wong cilik melalui gerakan sosio-demokrasi.

MALANG — Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Kabupaten Malang Tantri Bararoh menyerukan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malang untuk tetap kritis dan aktif memperjuangkan nasib masyarakat, khususnya wong cilik.

Seruan itu disampaikan dalam pelantikan pengurus DPC GMNI Kabupaten Malang periode 2026–2027 di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Minggu (19/4/2026).

Menurut Tantri, GMNI sebagai organisasi mahasiswa berbasis nasionalisme tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir di tengah persoalan masyarakat.

“Mahasiswa GMNI harus mengedepankan kajian intelektual, tapi juga tidak boleh meninggalkan aspek sosial dan demokrasi,” ujar Tantri, dikutip Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemikiran kritis dan aksi nyata di lapangan. Kader, kata dia, harus berani turun langsung untuk memahami persoalan rakyat.

“Harus lebih banyak turun ke lapangan, belajar dan ‘belanja masalah’ dari masyarakat,” tegas Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu.

Tantri juga menyoroti potensi besar Kabupaten Malang di sektor pertanian dan kelautan yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Menurutnya, ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui gerakan mahasiswa.

“Ketimpangan ini harus diakomodasi dan diperjuangkan,” katanya.

Lebih jauh, ia memperkenalkan konsep sosio-demokrasi sebagai arah gerakan, yakni demokrasi yang tidak hanya berhenti pada kekuasaan politik, tetapi juga menjamin keadilan sosial.

“Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berpihak pada rakyat dan memperjuangkan kehidupan yang layak bagi wong cilik,” jelas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang itu.

Pelantikan pengurus DPC GMNI Kabupaten Malang ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari pengurus DPD dan DPP GMNI hingga Forkopimda dan organisasi kepemudaan.

Dengan kepengurusan baru, GMNI Kabupaten Malang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal isu kerakyatan dan memperkuat praktik demokrasi yang berkeadilan di daerah. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS