Kamis
27 Agustus 2026 | 6 : 43

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tak Kantongi Syarat PPKM, Inda Raya: 8 Kendaraan Kami Minta Putar Balik

pdip-jatim-inda-pos-penyekatan-02

KOTA MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Kali ini, giliran sektor industrial yang menjadi sasaran peninjauan, Kamis (8/7/2021).

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menyebut sektor industrial dan perbankan cukup baik dalam menerapkan aturan PPKM Darurat ini.

“Secara umum sudah baik. Sudah menerapkan 50 persen WFH. Bahkan, tadi juga ada yang menerapkan sampai 75 persen WFH,“ kata Inda Raya, kemarin.

Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat tersebut memang telah disempurnakan. Sejumlah poin diubah, termasuk aturan WFH untuk perkantoran. Perubahan Inmendagri tersebut baru diterima, Kamis pagi.

Forkopimda Madiun merespon cepat perubahan aturan tersebut dengan meninjau penerapannya di lapangan. Wawali menyebut hasilnya cukup seperti yang diharapkan.

“Kami juga meninjau sektor perbankan, secara umum hampir sama, tetapi tadi kami temukan beberapa karyawan magang dan langsung kita minta pulang karena memang tidak menangangi sesuatu yang krusial di kantor,“ jelasnya.

Kendati secara keseluruhan telah baik, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, sirkulasi udara sejumlah perkantoran tersebut masih kurang baik.

Sebab, ruangan memang didesain ber-AC karenanya minim ventilasi. AC dinilai menjadi salah satu media penyebaran virus. Tak heran, jika lebih baik mengurangi penggunaan AC.

“Untuk evaluasinya rata-rata memang terkait sirkulasi udara. Terkait AC ruangan, kami sarankan untuk dihidupkan satu jam sekali agar tidak pengap. Karena ruangan memang tidak ada jendela sama sekali,“ terangnya.

Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pos penyekatan. Wawali menyebut setidaknya terdapat delapan kendaraan yang terpaksa diputar balik.

Sebab, tidak mengantongi kelengkapan surat-surat seperti yang disyaratkan dalam PPKM Darurat. Selain itu, pengendara juga tidak memiliki urusan yang kritikal.

“Kami juga meninjau pos penyekatan. Ada sekitar delapan kendaraan yang kami putar balik. Sesuai arahan bapak Menko, mobilisasi juga harus ditekan,“ pungkasnya. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Novita Dorong Pacitan Naik Kelas Jadi Destinasi Incentive Trip Berkelas Nasional

PACITAN – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong Kabupaten Pacitan mengoptimalkan kekayaan wisata alam ...
EKSEKUTIF

Kekeringan Mengancam, Bupati Yani Gerak Cepat Kirim 20 Ribu Liter Air Bersih ke Tenggor

GRESIK – Ancaman kekurangan air bersih mulai menghantui sejumlah wilayah Kabupaten Gresik. Pemkab Gresik bergerak ...
LEGISLATIF

Peternak Ayam Petelur Magetan Bakal ke Jakarta Sampaikan Aspirasi, DPRD Siap Mendampingi

MAGETAN – Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bakal mengawal langsung persoalan perunggasan dan anjloknya harga telur ...
KRONIK

Hj. Ansari PDIP Salurkan Bantuan Pengeboran Sumur Air Bersih di Madura

PAMEKASAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Ansari, bantuan pengeboran sumur air bersih di Dusun Tlandung ...
HEADLINE

Sambut Muktamar ke-35 NU, PDIP Jatim Buka Posko Gratis untuk Layani Muktamirin

“Monggo mampir. Kalau lelah, bisa beristirahat sebentar. Kalau ingin memeriksa kondisi kesehatan, teman-teman ...
KRONIK

Diana Sasa Berharap Muktamar ke-35 NU Lahirkan Kepemimpinan yang Dekat dengan Persoalan Umat

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Diana Amaliyah Verawatiningsih (Diana Sasa) berharap ...