JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan susunan kepengurusan partai periode 2015-2020 ke Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (6/5/2015). Susunan kepengurusan hasil Kongres IV di Bali itu diterima langsung Menkumham Yasonna Laoly.

“Sesuai perintah Ibu Mega (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan ketentuan undang-undang tentang partai politik, kami datang menghadap bapak Menteri Hukum dan HAM untuk mendaftarkan hasil keputusan kongres di Bali,” ujar Hasto di Gedung Kemenkumham.

Selain menyerahkan susunan kepengurusan, Hasto yang didampingi Wakil Sekjen Ahmad Basarah juga membawa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan setelah direvisi pada Kongres IV di Bali. “AD/ART secara khusus mempertegas posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai ideologi,” jelasnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerima susunan kepengurusan baru PDI Perjuangan, dan hasil perubahan AD-ART tersebut. Pihaknya memastikan bahwa Surat Keputusan Menteri atas pengesahan kepengurusan baru tersebut bisa diterbitkan dengan cepat.

“Bukan karena mentang-mentang PDIP ya, terus langsung dikasih keputusan (SK Menteri). Tapi saya kira dengan ini akan cepat selesai,” ujar Yasonna.

Menurutnya, berkas-berkas yang diserahkan oleh Sekjen dan Wasekjen PDI Perjuangan sudah lengkap. Oleh karena itu, dia berani memastikan kepengurusan baru tersebut akan segera disahkan dengan cepat.

“Akta notaris ada, risalah kongres ada, semua dokumen sudah diserahkan lengkap. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita dapat keluarkan SK Menteri, segera,” ucapnya.

Dalam berkas yang dibawa Hasto, berikut susunan pengurus DPP PDI Perjuangan 2015-2020 yang dilaporkan ke Kemenkumham:

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan
8. Ketua Bidang Perekonomian: Hendrawan Pratikno
9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
10. Ketua Bidang Kemaritiman: Rokhmin Dahuri
11. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
16. Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Nusirwan Sujono
17. Ketua Bidang Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME): Hamka Haq
20. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
21. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Utut Adianto
23. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Bidang Program Kerakyatan: Erico Sotarduga
24. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan: Ahmad Basarah
25. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
26. Wakil Bendum Bidang Internal: Rudiyanto Chen
27. Wakil Bendum Bidang Program: Juliari Peter Batubara

(pri/*)