Rabu
22 Juli 2026 | 12 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sulit Ngurus Layanan Online, Masyarakat Trenggalek Bisa Datang ke Café Ini

pdip-jatim-arifin-cpp-nggalek-06

TRENGGALEK – Mulai sekarang, masyarakat Trenggalek yang ingin mengurus layanan publik tidak susah lagi, cukup datang ke kantor Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jalan Panglima Sudirman Trenggalek untuk mengurus semua pelayanan masyarakat.

Layanan publik yang diberi nama Cafe Pelayanan Publik (CPP) ini kemarin dilaunching Bupati Trenggalek Moch Nur Arifin.

“Ini mengintegrasikan semua pelayanan, tidak hanya yang ada pada perizinan di Dinas PTSP. Tapi, lintas sektor mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, bahkan kantor pajak pratama. Juga UPT dari Provinsi Jawa Timur yang memungut pajak dan retribusi daerah, semuanya ada di sini,” jelas Arifin, Rabu (9/6/2021).

Untuk mengakses pelayanan publik, tambah Arifin, masyarakat tidak diharuskan datang ke CPP. Sebab, CPP sifatnya hanya membantu ketika masyarakat menemui kesulitan saat mengakses layanan publik secara online.

Oleh karena itu, dia menyilakan masyarakat untuk datang ke CPP jika mendapat kesulitan atau tidak paham ketika hendak mengakses layanan publik melalui sistem digital atau online.

“Silakan datang ke sini. Tapi sebenarnya semua layanan bisa dilakukan secara online, tinggal masuk saja melalui cpp.trenggalekab.go.id,” terangnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini kemudian menjelaskan bahwa layanan secara online tersebut meliputi layanan SKCK, Adminduk, pembayaran pajak, BPJS kesehatan dan tenaga kerja, pelayanan Samsat dan perizinan.

Soal nama Cafe Pelayanan Publik, menurutnya DPMPTSP tidak hanya memberikan layanan publik semata. Lebih dari itu, DPMTSP juga melakukan sinergi dalam upaya menumbuhkan daya ungkit ekonomi lokal. “Karena di sini juga ada galeri dari produk – produk UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) Trenggalek,” beber Arifin.

Ketika masyarakat datang dan membutuhkan layanan publik di CPP, mereka bisa duduk bersantai sambil menikmati aneka sajian makanan dan minuman. “Jadi kita pinginnya pelayanan publik prima tetapi juga pemuliham ekonomi juga maksimal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, ke depan, CPP juga akan disediakan di beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Trenggalek. “Sampai akhir tahun ini 14 Kecamatan harus memiliki Cafe Pelayanan Publik,” kata Arifin.

Lalu, di tahun depan nantinya Arifin berharap CPP juga akan disediakan di kantor desa secara bertahap. Dia menyebut dalam hitungan dua atau tiga tahun ke depan CPP sudah tersedia di tiap kantor desa.

“Sehingga kepala desa tidak harus berada di kantor ketika menandatangani surat – surat. Jadi gak ada alasan untuk memberikan layanan sewaktu – waktu di desa,” pungkasnya. (man/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Syaifuddin Zuhri Dorong Turnamen Usia Dini Digelar Rutin untuk Cetak Pesepak Bola Berkualitas

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong turnamen sepak bola usia dini digelar secara rutin ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Gandeng Praktisi, Latih Petani Bikin Pupuk Organik Murah Meriah

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
KRONIK

Sambut Bulan Kemerdekaan, Bupati Lukman Pimpin ASN Percantik Kota Bangkalan

BANGKALAN – Menyambut Bulan Kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggerakkan aparatur sipil negara ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Siapkan Regulasi Mengemudi Sepeda Motor bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku prihatin atas meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...
LEGISLATIF

Asmadi Minta UMKM Dilibatkan dalam Revitalisasi GOR Ganesha, Pedagang Lama Harus Diprioritaskan

BATU – Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, meminta Pemerintah Kota Batu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, ...