LAMONGAN — Harapan baru hadir untuk peternak ayam broiler di Kabupaten Lamongan. Rapat Audiensi antara Komisi B DPRD Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lamongan, serta Pejuang FCR (Perkumpulan Peternak Rakyat) Kabupaten Lamongan menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini membelit peternak.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Lamongan, isu utama seperti regulasi LPG subsidi, akses air bawah tanah (ABT), hingga kurangnya perhatian pemerintah menjadi fokus diskusi. Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Supono, menegaskan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan peternak ayam broiler.

“Kami akan berusaha memfasilitasi solusi terkait penggunaan LPG dan solar bersubsidi yang menjadi kendala utama peternak. Komisi B juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah ini,” ujar Supono dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (8/1/2025).

Selain regulasi energi bersubsidi, Supono meminta Disnakeswan lebih aktif memberikan pendampingan teknis kepada peternak. “Kami berharap Dinas bisa turun ke bawah untuk memberikan bantuan berupa edukasi, penyediaan obat-obatan, dan sosialisasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pejuang FCR Lamongan, Aminarto, yang juga seorang peternak dari Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi para peternak sebenarnya sudah berlangsung lama.

“Permasalahan LPG dan solar bersubsidi ini berkaitan dengan regulasi. Selain itu, kami juga membutuhkan solusi terkait akses permodalan dan pengolahan limbah,” ujar Aminarto.

Ia menambahkan, beberapa peternak kerap menghadapi tekanan dari oknum tertentu yang mempersoalkan penggunaan LPG bersubsidi. “Oknum-oknum tersebut bahkan meminta uang damai yang jumlahnya tidak sedikit. Kami berharap Komisi B dan Disnakeswan bisa membantu agar kami bisa bekerja dengan tenang,” katanya.

Disnakeswan dan Komisi B DPRD Lamongan berkomitmen membantu proses perizinan, memberikan solusi terkait pengolahan limbah, dan memfasilitasi akses permodalan. Sementara itu, untuk masalah regulasi LPG dan solar bersubsidi, akan ada tindak lanjut berupa pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak solusi, mulai dari bantuan perizinan hingga pengolahan limbah. Ini sangat membantu kami untuk terus menjalankan usaha,” kata Aminarto.

Salah satu hasil audiensi yang menarik perhatian adalah rencana mengadakan pertemuan rutin atau Kopi Darat (Kopdar) setiap dua bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi peternak secara langsung dan mencari solusi bersama.

“Kami menyambut baik rencana Kopdar ini. Selama ini, kami sudah sering berkumpul dengan sesama peternak. Namun, dengan adanya Kopdar yang melibatkan Disnakeswan dan DPRD, kami yakin solusi yang diberikan akan lebih konkret,” ujar Aminarto.

Sedangkan, Kepala Disnakeswan Lamongan, Shofiah Nurhayati, menegaskan komitmennya untuk mendukung para peternak dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Shofiah menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi peternak ayam broiler adalah terkait penggunaan LPG subsidi 3 kg dan biaya penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).

Menurutnya, komunikasi yang lebih intens antara peternak dan Disnakeswan sangat diperlukan untuk menyelesaikan kendala tersebut. “Kami dari Disnakeswan Lamongan siap membantu para peternak, baik dalam teknik budidaya maupun kesehatan ayamnya. Kami berharap komunikasi dengan peternak dapat lebih intens, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Shofiah.

Selain itu, Disnakeswan juga mendorong peternak untuk memanfaatkan fasilitas Puskeswan yang tersedia. “Salah satu hasilnya, disepakati agar peternak ayam broiler mengadakan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali untuk berdiskusi dan berbagi solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Shofiah juga menyoroti pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peternak sebagai bagian dari legalitas usaha. Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya karena sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

“Bagi peternak yang belum memiliki NIB, kami siap membantu proses pengajuannya. Dengan memiliki NIB, usaha mereka akan lebih tertata dan memiliki perlindungan hukum,” katanya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ayam broiler di Lamongan. Keinginan para peternak agar diperhatikan seperti di daerah Blitar juga menjadi perhatian serius pihak terkait.

“Kami siap memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada peternak kapan saja dibutuhkan. Semoga dengan kerja sama ini, permasalahan yang dihadapi peternak dapat terselesaikan, dan produktivitas mereka semakin meningkat,” pungkas Shofiah.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj Ning Darwati menegaskan pentingnya solusi konkret dari pemerintah untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Lamongan.

“Masalah utama saat ini adalah kesulitan akses LPG subsidi, khususnya tabung melon, yang sangat berdampak pada operasional peternak. Mereka sudah bersusah payah menjalankan usahanya, tetapi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Kami meminta agar ada langkah nyata untuk membantu mereka,” ujar Ning Darwati.

Salah satu hasil positif dari audiensi ini adalah rencana untuk mengadakan kegiatan Kopi Darat (Kopdar) setiap dua bulan sekali. Pertemuan ini akan menjadi forum bagi peternak untuk menyampaikan permasalahan mereka dan mencari solusi bersama.

“Alhamdulillah, Kepala Disnakeswan Lamongan telah memberikan solusi yang jelas. Kopdar ini akan menjadi wadah penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi peternak di masing-masing wilayah,” ucap Ning Darwati.

Ning Darwati juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap kebutuhan para peternak, seperti akses air bawah tanah (ABT) dan dukungan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Pemerintah harus hadir tidak hanya saat panen melimpah dan memuji hasilnya, tetapi juga memberikan perhatian nyata di setiap tahap usaha peternakan. Harapan kami, perhatian ini seimbang dengan kontribusi peternak ayam broiler terhadap perekonomian daerah,” kata Hj Ning Darwati, anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS