SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, kasus stunting di Kota Surabaya menurun drastis. Tercatat, dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dengan persentase lebih dari 90 persen.

Data Pemkot Surabaya mencatat, pada 2020 prevalensi stunting mencapai angka 12.788 kasus. Angka tersebut turun drastis pada 2021 menjadi 6.722 kasus. Selanjutnya pada 2022 per Juli stunting kembali turun menjadi 1.219 kasus.

“Jadi sebenarnya kemarin sudah kita lakukan dan kita (Surabaya) stuntingnya turun drastis. Tapi hari ini saya ingin Surabaya menuju zero stunting,” kata Eri Cahyadi usai membuka Rembuk Stunting di Gedung Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, untuk menuju zero stunting Pemkot Surabaya tidak bisa bekerja sendiri. Makanya, melalui Rembuk Stunting Pemkot menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait.

Mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim, organisasi profesi kesehatan, serta perguruan tinggi.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag). Karena sebelum pasangan menikah, sebenarnya stunting bisa dicegahan dan itu yang paling baik.

Artinya, lanjut Eri, pencegahan stunting yang dilakukan di Surabaya tak hanya saat baru balita pertama kali lahir. Namun dilakukan sebelum pasangan menikah hingga masa tumbuh kembang anak.

“Sebelum mereka (pasangan) menikah ada rapak di Kemenag. Ada surat rekomendasi juga dari lurah. Nah itu kita bisa tahu datanya siapa saja di situ,” jelasnya.

Bahkan, ketika anak sudah mengenyam pendidikan di tingkat dasar, upaya pencegahan stunting juga akan dilakukan Pemkot. Di antaranya dengan memberikan tambahan vitamin zat besi pada anak.

“Di situ kita berikan yang namanya vitamin. Karena di situ ada pemeriksaan kesehatan, mulai dari tinggi dan lingkar badan. Itu yang kita lakukan ke depan,” beber Eri.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa untuk memasifkan upaya pencegahan stunting, Pemkot telah menjalin kerja sama dengan seluruh rumah sakit dan bidan.

“Ketika ada kelahiran bayi, pihak rumah sakit maupun bidan akan melaporkannya ke Pemkot,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS