Minggu
01 November 2026 | 8 : 01

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sri Rahayu Resmikan Program Sanimas di 2 Desa di Kecamatan Ponggok

pdip-jatim-221229-sr-pomggok-3

BLITAR – Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu meresmikan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dari Kementerian PUPR di dua desa yakni Desa Candirejo, dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Rabu (28/12/2022).

Dalam kegiatan itu, Sri Rahayu didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, yakni Luqman Indra Laksono dan Edi Sutikno.

Sri Rahayu menjelaskan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan.

“Mudah-mudahan dengan adanya program fasilitas sanimas berbentuk MCK ini dapat mengubah pola kehidupan masyarakat agar lebih sehat dan layak,” kata Sri Rahayu saat meninjau program sanimas di 38 kepala keluarga (KK) di Desa Candirejo.

Dia mengatakan program sanimas tahun 2022 yang disalurkan di dua desa di Kecamatan Ponggok itu berjumlah lebih dari 70 titik sanimas.

Program sanimas ini berupa pembuatan MCK untuk keluarga yang memenuhi persyaratan dari Kementerian PUPR.

“Jadi sasaran dari program sanimas ini, adalah warga yang kurang mampu dan belum memiliki fasilitas MCK di rumahnya. Dengan demikian saya minta masyarakat untuk menjaga dengan baik fasilitas yang telah ada,” pintanya.

Sementara mengenai jumlah anggaran pembangunan fasilitas sanimas MCK ini, beber ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, adalah sebesar Rp 500 juta.

Dari angka itu, jika dikalkulasi dengan pembagian jumlah KK penerima manfaat maka setiap MCK menghabiskan kurang lebih Rp 12 juta.

“Artinya begini, fasilitas MCK itu dengan anggaran sekian sudah sangat layak jika kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki MCK,” ujar ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Sementara itu Kepala Desa Candirejo, Suparman mengucapkan terima kasih kepada legislator dari PDI Perjuangan yang telah menyalurkan program sanimas ini kepada warganya.

Sebab, menurutnya setiap dusun di desanya kini telah mendapatkan program sanimas tersebut.

“Kami bersyukur dengan bantuan yang masuk. Baru kali ini ada anggota DPR pusat yang membawa program untuk warga kami, terima kasih Ibu Sri Rahayu,” ujar Suparman.

Dia bercerita, sebelumnya banyak dari warga nya yang masih belum memiliki fasilitas MCK sehingga menjalani pola hidup yang kurang sehat.

“Tahun lalu masih banyak yang pakai WC langsungan itu, jadi tidak ada resapannya. Lalu warga yang rumahnya berdekatan dengan sungai, juga cenderung memilih untuk BAB di sungai tersebut,” bebernya.

“Mulai kini pelan-pelan kita berubah dan semoga program ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan warga,” harap dia. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Desil Bansos Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Yuzar Rasyid Minta Warga Ajukan Sanggahan

KEDIRI – Anggota DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mendorong warga yang mendapati angka desil bantuan sosial tidak ...
HEADLINE

Pimpin Kembali PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono Andalkan Digital Sebarkan Gagasan Bung Karno

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Guntur Dorong Paguyuban MC Blitar Samakan Standar Profesionalisme

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mendorong paguyuban pembawa acara atau ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ingatkan Pendataan Digital Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil, Bukan Like and Dislike

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan proses pendataan kependudukan secara digital untuk ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Dorong Kader GMNI Isi Ruang Strategis di Lembaga Negara

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Salah Tafsir Kuota Perempuan BPD, Komisi A DPRD Jember Minta Pengisian Dievaluasi

JEMBER – Komisi A DPRD Jember menemukan dugaan salah tafsir penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan ...