JEMBER – “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkomitmen menjaga kedaulatan rakyat!”. Demikian pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember Widarto S.S, Selasa (13/1/2026).

Pernyataan itu dia tegaskan menyikapi adanya wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD. Bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sikap ini, sebutnya, ditegaskan dan diambil sebagai bentuk kepatuhan partai terhadap aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia.

“Sebagai partai, tentu kami mendengarkan betul aspirasi mayoritas masyarakat. Fakta membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung,” ujarnya.

Apalagi, sambung Wakil Ketua DPRD Jember tersebut, berdasarkan hasil survei nasional LSI Denny JA periode Oktober 2025, sebanyak 66,1 persen responden menolak jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Bahkan jika merujuk hasil survei tersebut, penolakan ini bahkan lebih tinggi di kalangan generasi Z dan milenial, yang mencapai angka di atas 70 persen hingga 80 persen

Jikapun ada biaya pada proses Pilkada langsung, menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk proses demokrasi jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerugian akibat salah memilih pemimpin.

Untuk itu, menanggapi isu money politics, Widarto menekankan bahwa hal tersebut kembali pada komitmen partai politik dan para calon. Dan tentunya, pendidikan politik secara konsisten agar pemilih atau masyarakat menjadi lebih cerdas tak mudah tergoda dengan iming-iming uang. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS