Legislator PDIP DPRD Jember menyoroti validitas data stunting dan pergeseran anggaran Dinkes yang dinilai belum terkoordinasi optimal.

JEMBER — Dua legislator PDI Perjuangan DPRD Jember, Indi Naidha dan Wahyu Prayudi Nugroho, menyoroti validitas data stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), hingga pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Jember dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/5/2026).

Dalam forum yang berlangsung cukup dinamis itu, DPRD menilai ketidaksinkronan data kesehatan daerah dengan pemerintah pusat berpotensi memengaruhi arah kebijakan serta efektivitas program prioritas daerah.

Rapat yang dipimpin Indi Naidha tersebut awalnya membahas persoalan data kesehatan masyarakat. Menurut Indi, pembaruan data di lapangan dinilai masih belum berjalan optimal sehingga memunculkan perbedaan data antara daerah dan pusat.

“Data itu harus aktif di-update ke pusat, bukan hanya menunggu laporan masuk. Karena itu kita perlu evaluasi data yang selama ini tidak sinkron dengan pusat,” ujar Indi dalam forum.

Ia menegaskan akurasi data menjadi hal mendasar, terutama karena berkaitan langsung dengan penanganan stunting serta upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Jember.

Suasana rapat sempat berlangsung cukup serius ketika pembahasan menyentuh efektivitas program kesehatan masyarakat yang dinilai membutuhkan basis data yang valid dan terukur.

Pembahasan kemudian berlanjut pada persoalan pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan.

Wahyu Prayudi Nugroho atau yang akrab disapa Nuki mempertanyakan perubahan anggaran yang disebut dilakukan tanpa koordinasi optimal dengan DPRD.

Menurutnya, sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat justru dikhawatirkan kurang mendapatkan perhatian maksimal.

“Jangan sampai program-program prioritas Bupati yang pro-rakyat justru terabaikan. Sebaliknya, anggaran pengadaan barang dan jasa malah meningkat,” tegas Nuki.

Ia juga menyinggung adanya penambahan anggaran pada sejumlah pos seperti renovasi puskesmas dan pengadaan alat kesehatan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Menanggapi sorotan DPRD, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Ni Ketut Ardani, menjelaskan bahwa data kesehatan yang dimiliki Dinkes tidak sepenuhnya bermasalah.

Menurutnya, khusus data AKI tidak terdapat persoalan sinkronisasi, sedangkan perbedaan data stunting terjadi karena sumber data yang digunakan berbeda.

“Untuk data AKI tidak ada masalah. Sedangkan data stunting memang berasal dari dua sumber berbeda, satu dari survei dan satu lagi data riil hasil pencatatan puskesmas,” ujarnya.

Terkait pergeseran anggaran, Dinkes menyebut perubahan terjadi akibat realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tidak sesuai proyeksi awal.

Semula penerimaan DBHCHT diperkirakan mencapai Rp 85 miliar, namun realisasi yang diterima hanya sekitar Rp 45,7 miliar.

Ni Ketut mengakui koordinasi terkait perubahan anggaran dengan DPRD memang belum berjalan maksimal.

Karena itu, pihaknya memastikan pola komunikasi dan koordinasi ke depan akan diperbaiki agar setiap perubahan anggaran dapat terinformasikan dengan baik kepada legislatif.

“Ke depan kami akan memperbaiki pola koordinasi terkait peningkatan maupun penurunan anggaran agar perubahan seperti ini tetap terkomunikasikan dengan DPRD,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS