JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, kembali menegaskan, presiden terpilih Joko Widodo tak akan bagi-bagi kursi kabinet karena alasan dukungan partai politik. Posisi menteri akan diisi dari kalangan profesional.

“Pak Jokowi-JK sepakat, kabinet ke depan adalah kabinet profesional. Kabinet yang orangnya diambil dari bidangnya, yang bisa bekerjasama secara kolektif dalam rangka sistem presidensil,” jelas Tjahjo, Rabu (23/7/2014).

Menurut Ketua Tim Pemenangan Pasangan Capres-cawapres Jokowi-JK, pengisian kabinet akan diputuskan sendiri oleh Jokowi dan JK. Dia berharap masyarakat bersabar soal siapa-siapa yang menduduki jabatan menteri ke depan.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menambahkan, para menteri yang dipilih adalah‎ mereka yang menguasai bidangnya, berintegritas, serta mampu menyelesaikan masalah. Para menteri dari kalangan profesional itu bisa diambil di luar partai koalisi, atau di dalam partai koalisi tersebut.

Menurut Hasto, para pembantu presiden itu harus mampu mewujudkan Tri Sakti Bung Karno, yakni Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Dia menegaskan, dalam bidang ekonomi kabinet Jokowi-JK harus bisa melakukan perubahan tidak hanya hanya berkutat pada pertumbuhan ekonomi tapi juga pemerataan di berbagai wilayah terutama daerah-daerah terpencil di luar Jawa. “Pemerintahan Jokowi-JK kedepan harus tegas untuk menolak segala kebijakan impor pangan,” tegasnya.

Sementara, Jokowi kepada wartawan belum mau berbicara terkait komposisi menteri yang akan mengisi kabinet dalam pemerintahannya. “Kita belum bicara sampai kabinet,” jelas Jokowi, di di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014) malam.

Saat ini pihaknya baru mempersiapkan masa transisi peralihan kepemimpinan, yakni dengan membentuk kantor transisi. Kantor transisi itu, lanjut Jokowi, berfungsi mengidentifikasipersoalan yang terjadi, baik di birokrasi atau di masyarakat. Setelah berhasil teridentifikasi, tim mempersiapkan langkah apa saja yang harus dilakukan begitu Jokowi resmi menjabat sebagai presiden. (pri/*)