JAKARTA – Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) telah berganti nama menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2016 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 September 2016 lalu.

Seperti dikutp dari Setkab.go.id, Rabu (5/10/2016), BNPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala.

BNPP memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BNPP akan dipimpin oleh seorang kepala dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

“Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,” demikian bunyi Pasal 44 ayat (1) Perpres ini.

Menurut Perpres tersebut, seluruh organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi BNPP.

Demikian juga seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai BNPP terbentuk.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi Pasal 48 Perpres.

Pernah diusulkan Megawati

Perubahan nama Badan SAR Nasional ini sebelumnya pernah diusulkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati mempertanyakan penggunaan nama Basarnas yang merupakan akronim dengan dua bahasa sekaligus.

“Kenapa SAR? Search and Rescue. Itu pakai bahasa Inggris. Itu gado-gado namanya. Maunya apa?” kata Megawati dalam pidatonya di Kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Megawati saat itu datang ke Kantor Basarnas untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama PDI-P dengan Basarnas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Presiden kelima RI itu pun mengungkapkan keinginannya untuk berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait nama Basarnas. Megawati juga mengusulkan penggantian logo Basarnas.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS