BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, turun menyapa para petani tembakau di Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dalam agenda reses ketiga tahun 2025, Rabu (19/11/2025).

Kunjungannya itu bukan sekadar menjalankan agenda reses, tetapi menggali langsung persoalan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Pengembangan dan Perlindungan Petani Tembakau Jawa Timur yang disahkan tahun 2024.

Erma mengatakan dalam forum tersebut, para petani mengungkapkan keberhasilan mereka mengembangkan tembakau Prancak, salah satu varietas unggulan yang banyak diserap industri rokok nasional.

Bagi Erma, varietas ini bukan hanya komoditas, tetapi peluang strategis. Menurutnya, wilayah Blitar Selatan selama ini dikenal sebagai daerah dengan suplai air yang minim. Namun justru kondisi itu cocok bagi budidaya tembakau.

“Daerah-daerah kering di Blitar Selatan sebenarnya punya peluang besar jika difokuskan untuk tembakau. Ini bisa menjadi alternatif pertumbuhan agroekonomi yang selama ini tertahan karena keterbatasan air,” kata Erma dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Dikatakannya, meski potensi besar terbentang, para petani menyampaikan daftar masalah yang seolah tak berujung.

Mulai dari akses jalan usaha tani (JUT) menuju lokasi kebun yang rusak, minimnya alat pertanian, keterbatasan pupuk, hingga persoalan pascapanen seperti kekurangan mesin rajang.

“Kalau infrastruktur menuju kebun saja tidak mendukung, bagaimana petani bisa menekan biaya produksi? Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan provinsi,” tegas dia.

Isu lain yang mencuat kuat adalah soal tata niaga. Harga sering gonjang-ganjing, dan petani selalu berada di posisi paling rentan.

Erma pun menyebut pengawasan tata niaga merupakan hal yang harus ditata ulang, agar petani tidak terus-menerus dipermainkan mekanisme pasar.

“Kemitraan antara petani dan perusahaan, baik skala besar maupun kecil, menjadi kunci agar serapan tembakau rakyat tetap stabil,” sebutnya.

Untuk itu, Erma menekankan pentingnya akses permodalan dan pemanfaatan resi gudang, agar petani bisa menunda penjualan saat terjadi oversupply sehingga harga tidak jatuh.

Seluruh masukan petani tembakau di Bendosari ini, menurut Erma, akan menjadi bahan penting untuk mengevaluasi implementasi Perda Tembakau yang baru berjalan satu tahun.

“Perda ini harus benar-benar bekerja untuk petani. Kalau di lapangan masih banyak hambatan, maka kami di DPRD wajib memastikan perbaikan dilakukan,” kata Erma.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini berkomitmen untuk membawa aspirasi warga Bendosari ke rapat komisi dan lintas instansi, agar pembangunan sektor tembakau di Blitar Selatan tidak berhenti hanya pada wacana. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS