JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pernyataan saling tuding dan menghasut antar-para elit partai politik yang belakangan terjadi.

Menurut Hasto, setiap politisi seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya di depan publik. Sebab, apapun yang dikatakan oleh politisi mempunyai konsekuensi politik dan setiap pihak harus bertanggungjawab atas apa yang diucapkannya.

“Bagaimanapun juga menjadi pemimpin partai itu harus hati-hati dalam berbicara. Harus berdisiplin betul dalam berbicara, apa yang disampaikan itu akan didengarkan oleh masyarakat,” ujar Hasto usai bertemu politisi Senior Partai Persatuan Penbangunan (PPP) Hamzah Haz di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017).

“Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban,” kata dia.

Terkait pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono, Hasto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf tertulis dari Arief. Permintaan maaf itu dibuat setelah Arief sempat menyebut PDI Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam beberapa pemberitaan di media online.

Meski demikian, kata Hasto, PDIP tetap mengkaji upaya hukum yang bisa dilakukan. Menurut Hasto, lembaga bantuan hukum PDIP masih mengkaji aspek hukumnya, apakah pernyataan Arief tersebut menyentuh aspek martabat dan kehormatan partai berlambang banteng itu.

“Ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk berhati-hati dalam berbicara sebagai politisi,” ucap Hasto.

Secara terpisah, Peneliti sosial-politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai aksi saling tuding dan menghasut antar para elit partai politik yang belakangan terjadi, menunjukkan kepentingan golongan masih mendominasi ketimbang menjaga keutuhan sosial masyarakat.

Menurut Amin, ucapan elit parpol yang terkesan menjatuhkan bertujuan untuk mempertahankan elektabilitas atau dukungan suara. Namun para elit parpol tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi di masyarakat.

“Tentu ini kaitannya dengan elektabilitas ya. Ada banyak orang yang percaya PKI itu akan hidup lagi. Mereka tentu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Tidak berpikir dampaknya bagi masyarakat luas,” ujar Amin saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Amin menjelaskan, isu-isu sensitif seperti isu SARA dan kebangkitan PKI kerap digunakan politisi untuk meraup dukungan kelompok-kelompok tertentu. Namun cara seperti itu justru membahayakan bagi kondisi sosial di masyarakat.

Penggunaan isu PKI dan SARA, menurut Amin, akan menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Dengan begitu konflik horizontal akan lebih mudah muncul.

“Jadi trauma ini dirawat. Isu PKI dan SARA ini Jadi komoditas. Menjadi satu cara atau vote-gather mechanism. Hal itu akan membuat fragmentasi di masyarakat. Itu jelas terjadi. Di beberapa tempat masih recok gara-gara percaya PKI itu sungguh ada sampai sekarang,” kata Amin. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS