MALANG – Bupati Malang H.M. Sanusi mendorong para wali murid agar tidak ragu-ragu melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang jika ada upaya pungli (pungutan liar) dari pihak sekolah, SD maupun SMP.

Selain itu, Pemkab Malang juga telah mengeluatkan imbauan kepada kepala sekolah (kepsek) maupun komite sekolah agar tidak menarik pungutan kepada wali murid yang sifatnya memaksa.

Dia menerangkan, SD serta SMP merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga seluruh pembiayaan pendidikan di-cover Pemkab Malang.

“Wali murid harus berani melaporkan kalau ada tarikan-tarikan di sekolah. Sudah ada edarannya,” ungkap Sanusi, Rabu (2/8/2023).

Apabila sekolah membutuhkan dana, dia minta agar hal tersebut bisa dibicarakan secara transparan. Tentunya harus sesuai dengan persetujuan dari semua wali murid dan tidak ada paksaan sama sekali.

Menurutnya, seluruh penggunaan dana tersebut harus transparan dan dilaporkan kepada wali murid. “Kalau wali murid sepakat membantu kekurangan fasilitas, ya silakan. Asal itu kemauan wali murid. Tidak boleh dalam bentuk infaq yang memaksa,” ujarnya.

Selain itu ketika sekolah membutuhkan fasilitas tambahan yang diperlukan, dia minta agar pihak sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pengajuan tersebut nanti akan disampaikan dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

“Nggak boleh ada tarikan, nggak boleh ada uang gedung. Kepala sekolah biar mengajukan ke Dinas Pendidikan. Tadi saya sudah briefing kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk mengejar kualitas pendidikan yang terbaik,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Sanusi menekankan, apabila pihaknya menemukan praktik pungli yang dilakukan pihak sekolah, nantinya sekolah yang bersangkutan akan diperiksa Inspektorat Kabupaten Malang.

“Kalau ditemukan pelanggaran, maka akan (diproses) sesuai dengan aturan yang ada,“ tegas Sanusi. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS