BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (18/3/2024).

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2023, Bupati Ipuk menyampaikan sejumlah capaian kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tahun 2023. Pada tahun 2023, berbagai program kerja dan inovasi telah dilaksanakan serta secara nyata membawa manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Beberapa capaian kinerja Pemkab Banyuwangi dapat dilihat pada realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,79 dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 73,15.

”Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan berbagai program dan inovasi,” ujar Bupati Ipuk di hadapan rapat paripurna.

Bupati Ipuk juga menjelaskan, persentase penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi menurun, dari 7,51
persen pada tahun 2022 menjadi 7,34 persen pada tahun 2023. Realisasi tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 102 persen.

Sementara Indeks Gini pada tahun 2023 sebesar 0,351. Hal tersebut dialami hampir oleh mayoritas daerah di Jawa Timur. Setidaknya, 27 kabupaten/kota di Jawa Timur meningkat indeks gininya, bahkan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan indeks gini.

“Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya menjad 5,03 persen. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 110,79 persen,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Begitu juga pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp58,086 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp53,822 juta. Juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2023 mencapai sebesar 91,50. Hal tersebut didasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,97 persen.

Selanjutnya untuk capaian beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, di antaranya, indeks pendidikan pada tahun 2023, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,62 atau terealisasi sebesar 101,64 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Indeks kesehatan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 sebesar 0,83 atau terealisasi sebesar 106,41 persen dari target yang telah ditetapkan,“ tuturnya.

Sementara urusan pertanian, produktivitas pada tanaman pangan dan holtikultura mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di antaranya, padi sawah dari 66,36 kwintal/Ha pada tahun 2022, dan kini mencapai 66,42 kwintal/Ha pada tahun 2023. Produktivitas jagung tumbuh dari 68,40 kwintal/Ha pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 68,42 kwintal/Ha.

Urusan penanaman modal, jumlah realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan menjadi Rp3,7 triliun pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp4,8 triliun atau meningkat Rp1,1 triliun dari tahun sebelumnya.

Terkait keuangan daerah, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.303 triliun, terealisasi sebesar Rp3.374 triliun atau 102,15 persen. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.748 triliun, terealisasi sebesar Rp3.617 triliun atau 96,50 persen. Realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp444,9 miliar, terealisasi sebesar Rp279,9 miliar atau 62,92 persen yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam nota penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2023, Bupati Ipuk juga menyampaikan beberapa penghargaan yang telah diraih Kabupaten Banyuwangi tahun 2023. Salah satunya penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) predikat K dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, segenap masukan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan,“ terang Bupati Ipuk.

Hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, asisten, staf ahli bupati, jajaran kepala SKPD, camat, kepala desa dan lurah se-Banyuwangi. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS