BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bertemu Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, pada Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ipuk memaparkan perkembangan Sekolah Rakyat dan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digulirkan di Banyuwangi.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Saat ini, progres pembangunan telah mencapai lebih dari 75 persen.

“Di Banyuwangi, sekolah rakyat sementara menempati dua lokasi, yakni di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar,” kata Ipuk pada Mensos.

Sekolah yang tengah dibangun ini berdiri di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi. Sekolah rakyat di Banyuwangi dibangun dengan konsep sekolah modern berstandar internasional.

Kawasan pendidikan tersebut mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran.

Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah SD, SMP, SMA masing-masing dua lantai, asrama putra-putri tiap jenjang, serta rusun guru. Kemudian ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dapur. Lengkap dengan kantin SD, kantin SMP, kantin SMA, dan guest house.

Tersedia lapangan lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, jogging track, rumah genset, TPS, Green House, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, instalasi limbah dapur, parkir mobil, parkir motor, gerbang dan signage. Sekolah Rakyat yang baru juga bersebalah dengan sirkuit BMX yang berstandart internasional.

Ipuk juga menawarkan kepada Mensos, agar nantinya siswa Sekolah Rakyat diberi ekstrakurikuler BMX.

“Anak-anak nanti bisa diberi ekstrakurikuler BMX karena dekat dengan Sirkuit Muncar, agar bisa mncetak atlet muda berbakat,” terang perempuan yang juga menjabat Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Selain Sekolah Rakyat, Ipuk juga menjabarkan progres penerapan program digitalisasi Perlinsos. Banyuwangi merupakan daerah pertama yang ditunjuk sebagai piloting program prioritas distribusi tersebut.

Keberhasilannya di Banyuwangi membawa program ini direplikasikan ke daeah-daerah lain di Indonesia. Program ini tengah diperluas penerapannya oleh pemerintah pusat ke 42 daerah. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS