Jumat
09 Oktober 2026 | 2 : 29

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Urai Kemacetan Ketapang-Gilimanuk, ASDP dan Pemkab Banyuwangi Geber Peningkatan Kapasitas Dermaga

PDIP-Jatim-Mujiono-03102026

BANYUWANGI – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar pertemuan membahas solusi antrean Pelabuhan Ketapang, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (1/10/2026).

“Saat ini kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk ini sering terjadi antrean panjang. Jadi, saya datang dan bertemu Pak Wakil Bupati, tentunya ingin cari solusi dan memberikan satu informasi planning-planning-nya apa yang mau dikerjakan untuk kelancaran penyeberangan Ketapang-Gilimanuk,” ujar Direktur Teknik ASDP, Nana Sutisna.

Menurut Nana, beberapa langkah percepatan tengah dilakukan. Di antaranya, percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan agar dapat difungsikan saat Nataru, penyediaan buffer zone, hingga peningkatan kapasitas dermaga.

Seperti peningkatan kapasitas dermaga II Gilimanuk dari 2.000 Gross Tonnage (GT) menjadi 5.000 GT ditargetkan dapat beroperasi secara fungsional pada Desember 2026. Sementara, peningkatan dermaga V Ketapang dari dermaga ponton menjadi dermaga MB berkapasitas 5.000 GT ditargetkan dapat dioperasikan pada Maret 2027.

“Ke depan semua dermaga secara bertahap kita tambah kapasitasnya. Sehingga semua dermaga bisa dilalui kendaraan berkapasitas berat,” ujar Nana.

ASDP juga memastikan kapal-kapal perbantuan berkapasitas besar, seperti KMP Portlink 0 dan KMP Jatra I, akan tetap disiagakan sampai masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendukung pelayanan penyeberangan baik di lintasan Tanjungwangi-Lembar dan Ketapang-Gilimanuk.

Dia menjelaskan, kepadatan yang terjadi di lintas Ketapang-Gilimanuk akhir-akhir ini dipengaruhi sejumlah kondisi yang secara bersamaan berdampak pada kapasitas efektif pelayanan.

Dinamika operasional pada sejumlah lintasan dan fasilitas penyeberangan turut memengaruhi fleksibilitas pengaturan layanan, sementara karakteristik dan volume kendaraan yang dilayani membutuhkan penyesuaian dalam pengaturan kapasitas serta distribusi muatan.

Berdasarkan data periode 31 Agustus-29 September 2026, sebanyak 341.826 kendaraan telah dilayani di lintasan Ketapang-Gilimanuk, terdiri atas 115.469 sepeda motor, 84.489 mobil, 14.567 bus, dan 127.301 truk. Pada periode yang sama, sebanyak 823 kapal beroperasi dengan total 9.984 trip.

“Kami memahami kondisi antrean ini tidak mudah bagi pengguna jasa, khususnya para pengemudi logistik yang harus menunggu lebih lama untuk dapat melanjutkan perjalanan. Karena itu, kami terus berupaya agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan proses penguraian antrean berjalan lebih cepat, dengan tetap mengutamakan keselamatan,” ujar Nana.

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa pemkab akan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Dukungan tersebut antara lain melalui optimalisasi jalan alternatif lingkar Ketapang, rekayasa fisik underpass perlintasan kereta api di jalur tersebut yang kerap menyebabkan kendaraan berat tersangkut, serta perluasan area buffer zone untuk parkir kendaraan.

“Termasuk jembatan penghubung antara Dermaga LCM dengan Bulusan sedang kita tuntaskan. Kemudian jalan alternatif lingkar Ketapang, terutama underpass kereta api,” ujar Mujiono.

“Nanti kita rencanakan akan kita turunkan untuk landasan jalannya,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara untuk buffer zone, tambahnya, Pemkab Banyuwangi mendukung perluasan area parkir di Terminal Ketapang untuk menyiapkan kantong-kantong parkir. Dengan begitu, kendaraan tidak perlu parkir di badan jalan. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Banyuwangi Tuntaskan Musran dan Musanran, 217 Ranting serta 840 Anak Ranting Terbentuk

BANYUWANGI – DPC PDI Perjuangan Banyuwangi telah menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah ...
LEGISLATIF

Puan di Forum IPU: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Haruslah Adil

Puan Maharani menegaskan di Sidang Umum IPU ke-153 bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah adil, ...
LEGISLATIF

Desak PSU Perumahan Vaganza Segera Diserahkan ke Pemkab Malang, DPRD Siap Kawal

MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang mendesak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Vaganza segera ...
SEMENTARA ITU...

Prof Kyungyon Moon Apresiasi Inovasi Bupati Trenggalek, Siapkan Program Pemberdayaan Pemuda

TRENGGALEK – Inovasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapat apresiasi dari Prof. Kyungyon Moon dari Jeonbuk ...
LEGISLATIF

DPRD Banyuwangi Ajukan Raperda Inisiatif Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Dibahas

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang ...
UMKM

Bupati Gresik Perintahkan Dinas Koperasi Tetap Lakukan Pendampingan Pasca-Pelatihan kepada UMKM

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Program Bunda Puspa tidak berhenti pada pelatihan. Para alumni ...