SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menyambut baik dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim definitif Adhy Karyono oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Jumat (15/7/2022) lalu.

Adhi diharapkan langsung gerak cepat (gercep) mengimplementasikan program-program gubernur terkait kesejahteraan rakyat (Kesra).

Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa utama dan krusial di Jatim yang perlu penanganan segera adalah masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan pendidikan.

Sekdaprov yang baru diharapkan bisa tancap gas menjabarkan program-program yang sudah dicanangkan Gubernur Jatim kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya ucapkan selamat datang Sekdaprov, Adhy Karyono di Provinsi Jawa Timur, semoga bisa langsung tancap gas bersama-sama membangun kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” kata Renny Pramana di Surabaya, Senin (18/7/2022).

Legislator yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim yang akrab disapa Bunda Renny ini mengungkapkan, ada banyak persoalan yang menjadi fokus kinerja Pemprov Jatim saat ini. Di antaranya problem angka kemiskinan yang masih tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jatim sebanyak 4.572.730 juta jiwa. Atau 11,40% dari total jumlah penduduk Jatim.

“Penuntasan kemiskinan ekstrem di desa-desa harus menjadi landasan utama skema kebijakan Pemprov Jatim, khususnya dalam hal kesiapan anggaran serta program-program konkret antar OPD,” harap Renny.

Begitu juga persoalan pengangguran, yang menurut mantan Ketua DPRD Kota Kediri ini, angka pengangguran di Jatim cukup besar.

Data BPS tahun 2021 menyebutkan angka pengangguran masih di kisaran 1.281.395 orang. Pada Februari 2022 lalu, BPS juga menyebutkan angka pengangguran terbuka di Jatim 4,81%.

Lalu ada 1,64 juta orang (5,04 % penduduk usia kerja) terdampak Covid-19. Rinciannya, pengangguran karena Covid-19 (116,65 ribu orang), tidak bekerja karena Covid-19 (81,76 ribu orang), dan pekerja mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 (1,37 juta orang).

“Permasalahan seperti ini perlu kerja keras dari seorang Sekdaprov sebagai dirigen dari para Kepala OPD, agar kinerja berikutnya fokus pada hal-hal tersebut,” harapnya.

Dia pun berharap, Sekdaprov Jatim baru mampu membangun sinergitas yang kuat dan solid dengan jajaran DPRD Jatim.

Terlebih posisi Sekdaprov adalah Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim sehingga harus mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.

“Jembatan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif yang sudah berjalan baik, harus terus dijaga dan ditingkatkan, apalagi dalam menghadapi tahun politik 2024,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS