SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan perluasan bantuan sosial bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas dalam APBD 2027 senilai Rp12,9 triliun yang disahkan bersama DPRD Kota Surabaya.

Pengesahan APBD tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Eri mengatakan, penguatan kapasitas anggaran diharapkan membuat bantuan sosial menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Pemkot bersama DPRD sepakat memastikan masyarakat kelompok desil terbawah yang belum menerima bantuan dapat terakomodasi.

“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” kata Eri.

Selain bantuan sosial, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanganan banjir, serta pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Eri berharap anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap upaya menekan kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio di Kota Surabaya.

“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” ujarnya.

Dari sisi struktur, belanja daerah dalam APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar berupa belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, disusul belanja modal Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga Rp47,6 miliar.

Sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,1 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.

Untuk pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Komponen tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp253 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol.

Di sektor infrastruktur, penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Eri berharap berbagai titik genangan yang telah ditangani dapat dioptimalkan sehingga risiko banjir semakin berkurang pada tahun mendatang.

“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya.

Pada sektor pendidikan, Pemkot bersama DPRD berkomitmen mempertahankan akses pendidikan tanpa pungutan tambahan kepada masyarakat, termasuk terkait pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Program beasiswa juga menjadi bagian dari dukungan anggaran pelayanan dasar.

“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat,” tegas Eri.

Sementara di bidang kesehatan, Pemkot berencana menata kembali pelayanan puskesmas dengan memperkuat jangkauan petugas hingga ke lingkungan perkampungan. Langkah tersebut diharapkan membuat pelayanan kesehatan lebih dekat dan optimal bagi warga.

“Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal,” ujarnya.

Eri menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran hingga tercapai persetujuan bersama.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, APBD 2027 merupakan komitmen bersama pemerintah kota dan legislatif untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS