JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan pariwisata Indonesia.

Menurutnya, hal ini tidak hanya menyangkut perlindungan nyawa manusia, tetapi juga berkaitan langsung dengan citra Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman di mata dunia.

“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (4/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan Puan menyusul perhatian internasional atas kasus meninggalnya wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Otoritas Brasil disebut-sebut mempertimbangkan jalur hukum internasional jika hasil otopsi menunjukkan adanya unsur kelalaian.

Menanggapi hal itu, Puan minta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, khususnya wisata alam seperti pendakian gunung, untuk benar-benar memastikan kesiapan dan profesionalisme dalam menjaga keselamatan pengunjung.

“Keselamatan wisatawan, terutama yang datang dari luar negeri, jangan hanya jadi slogan. Ini tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan SDM terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan,” tuturnya.

Gunung Rinjani, yang setiap tahun menarik ribuan pendaki lokal maupun mancanegara, dikenal sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia. Namun, medan yang cukup menantang dan cuaca yang bisa berubah cepat menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin keselamatan.

Puan menggarisbawahi pentingnya profesionalisme pemandu wisata, kesiapan tim evakuasi, serta sistem koordinasi yang efektif agar penanganan di lapangan bisa cepat dan tepat.

Dia juga menekankan pentingnya komunikasi yang akuntabel kepada publik dan keluarga korban untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat merugikan citra pariwisata nasional.

Lebih lanjut, Puan minta pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi NTB, untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan meningkatkan pelatihan bagi pemandu serta petugas SAR di kawasan wisata pegunungan.

“Selain itu, ketersediaan alat dan teknologi evakuasi juga penting untuk disiapkan agar penanganan darurat bisa dilakukan secara maksimal,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS