JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sepanjang masa sidang tahun pertama, DPR dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan.

Puan menegaskan bahwa tantangan-tantangan tersebut bukan pekerjaan administratif semata, melainkan menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang harus segera dicarikan solusi.

“Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional,” kata Puan Maharani.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato
Pembukaan masa sidang DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan akan menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR.

Puan menambahkan, perbedaan pendekatan antar rezim pemerintahan adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dibutuhkan, selama tujuannya tidak berubah.

“Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda, dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan. Situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya,” paparnya.

“Satu hal yang tidak boleh berubah adalah: tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Apa pun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat,” sambung Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Memasuki tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024–2029 itu, Puan mengatakan DPR mengambil momentum untuk memperkuat arah kebijakan negara. Dia memastikan DPR siap menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam bidang pengawasan.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab,” ungkap Puan.

Bahkan secara langsung di hadapan Prabowo, Puan mengatakan DPR akan menegur para menteri atau pimpinan lembaga yang dinilai tidak perform dalam bekerja, termasuk tidak menunjukkan kinerja yang searah dengan kebijakan atau visi misi presiden.

“Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI,” tuturnya disambut tepuk tangan anggota dewan.

“Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam AstaCita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” lanjut Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut pun menekankan bahwa pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sebagai bagian dari checks and balances dalam pemerintahan.

“Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri,” tukasnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan arah pembangunan lima tahun ke depan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam pembangunan.

“RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam AstaCita. Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga,” terang cucu Bung Karno tersebut.

“Oleh karena itu: tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden. Pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan,” imbuh Puan.

Dia pun menegaskan, DPR RI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua kebijakan negara dirumuskan secara cermat dan menyeluruh.

“DPR RI bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” urainya.

Selama masa sidang ke depan, Puan memastikan DPR RI juga menjalankan peran strategis di ranah internasional melalui diplomasi parlemen. Dia berharap masa sidang DPR dapat berjalan efektif dengan menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat.

“DPR RI juga turut menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui instrumen diplomasi parlemen, DPR RI membangun komunikasi strategis dan kerja sama yang konstruktif dengan berbagai parlemen di dunia,” sebut dia. (goek)