SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, merespon putusan pengadilan atas penetapan L sebagai tersangka kasus beras oplosan sah demi hukum. Dia menilai, putusan majelis hakim itu sudah tepat dan terbaik dalam menegakkan supremasi hukum.

“Apapun putusan majelis hakim sudah tepat dan terbaik, kami meyakini itulah yang terbaik bagi proses edukasi hukum kepada publik,” kata Darul, Selasa (21/4/2020).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini, siapapun berhak dan sah untuk menguji keabsahan hukum, termasuk lewat jalur praperadilan. Sebagai bentuk ketidakpuasan atas kerja kepolisian.

Baca juga: Legislator Sumenep Soroti Keterlibatan Komisioner KI dalam Sidang Praperadilan

“Sah saja, selagi jalur yang ditempuh memiliki legalitas hukum yang jelas. Semuanya berada pada keputusan majelis hakim,” ujar Darul.

“Silang sengketa keabsahan atas tafsir hukum formal terhadap objek perkara sepenuhnya menjadi otoritas yang mulia majelis hakim untuk menilai, dan tak ada ruang sekecil apapun untuk contempt of court,” imbuh pria yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.

Contempt of court adalah penghinaan terhadap lembaga pengadilan, yang sering disebut sebagai “penghinaan”, adalah pelanggaran karena tidak patuh atau tidak hormat terhadap pengadilan hukum dan para petugasnya dalam bentuk perilaku yang menentang atau menentang otoritas, keadilan dan martabat pengadilan.

Sebelumnya tersangka beras oplosan L mengajukan praperadilan ke PN Sumenep. Namun, upaya tersebut kandas, dengan adanya keputusan majelis hakim yang menyatakan penetapan tersangka dan prosesnya sudah sesuai aturan dan sah secara hukum. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS