oleh

Pramono Anung: Pemerintah Tak Ada Keinginan Ubah Kewenangan KPK

JAKARTA – “Presiden menyampaikan bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga KPK agar KPK tetap baik, kuat,” tegas Seskab Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Pernyataan itu disampaikan Pramono Anung menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut pernyataan Jaksa Agung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (11/9/2017), yang minta penuntutan KPK dihilangkan, dan dikembalikan ke kejaksaan.

Kalau kemudian ada kekurangan hal yang bersifat manajerial pada diri KPK, menurut Seskab, hal yang bersifat administratif itulah yang dilakukan perbaikan.

“Sehingga dengan demikian, sebagai pegangan kita semua adalah apa yang disampaikan oleh presiden,” ujarnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa sikap Presiden Jokowi tetap pada posisi seperti itu, tidak ada keinginan sama sekali dari pemerintah untuk mengubah kewenangan yang dimiliki KPK.

Saat ditanya wartawan apakah itu termasuk penghilangan penuntutan, Seskab menegaskan, tidak ada keinginan dari Ppesiden untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK.

Mengenai kemungkinan Pansus DPR merekomendasi untuk merevisi Undang-Undang KPK, Seskab mengingatkan, ada hal yang bersifat substansi, dan ada yang bersifat administratif.

Dalam hal yang bersifat administratif manajerial, Pramono merujuk pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa memang ada hal yang perlu dilakukan perbaikan, tetapi tidak pada kewenangan secara mendasar.

Sehingga dengan demikian, lanjut dia, dalam hal ini presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. “Tidak usah ditafsirkan macam-macam,” ucapnya.

Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan mengatakan, lembaga antirasuah semestinya harus diperkuat dan bukan sebaliknya justru dilemahkan sebagaimana keinginan banyak pihak yang terganggu dengan KPK.

“KPK tidak boleh diperlemah. KPK harus diperkuat peran eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Tjahjo.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

Menurut Tjahjo, sebagai pembantu Presiden Jokowi, Mendagri wajib patuh dan sejalan dengan sikap dan pernyataan yang dilontarkan presiden.

“Sebagai mendagri, pembantu presiden, saya tentunya tegak lurus sebagaimana pernyataan presiden,” ucapnya. (goek)