JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai tepat pernyataan Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto soal Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” kata Basarah melalui keterangan persnya, Jumat (8/5/2024).

Menurutnya, PDI Perjuangan dalam setiap aksi politik, tidak pernah memasukkan Bung Karno sebagai milik satu golongan, kelompok, atau partai.

Sebab, jelas Basarah, jasa Bung Karno dirasakan dunia dengan mampu memerdekakan bangsa-bangsa terjajah.

Basarah menekankan bahwa pernyataan Prabowo mencerminkan kesuksesan PDI Perjuangan dalam mengembalikan status dan peran Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

Dia juga menyoroti perlakuan terhadap Bung Karno pada masa Orde Baru yang tidak sejalan dengan penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Pejuang Kemerdekaan dan Proklamator Bangsa.

“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” beber politisi yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Dalam perjuangan politiknya, PDI Perjuangan tidak pernah mengklaim Bung Karno hanya milik satu kelompok atau partai, karena Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan dunia.

Wakil Ketua MPR RI itu pun berharap Prabowo ketika menjabat Presiden RI bisa meniru Bung Karno untuk berdiri di atas semua golongan.

“Beliau (Prabowo, red) akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Basarah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu juga berharap Prabowo ketika menjabat Presiden RI tidak antikritik dan tak menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai kelompok pengganggu.

“Sebab, demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik itu pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” terangnya. (ace/pr)