SITUBONDO – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita menyoroti isu kerusakan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat di tengah polemik film Pesta Babi.

Menurutnya, perdebatan terkait film tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sonny mengatakan, pemerintah sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada pelarangan terhadap film tersebut. Namun, ia menilai terdapat pesan penting yang perlu dicermati dari narasi yang diangkat.

“Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan dari pemerintah. Tapi saya kira itu ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,” ujarnya disela menghadir acara pelantikan pengurus PAC Se-Kabupaten Situbondo, Sabtu (16/5/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, isu pembukaan lahan maupun eksploitasi sumber daya alam atas nama ketahanan energi dan pangan harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang merugikan masyarakat.

“Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam, tidak semuanya kayak gitu itu pasti buruk, tidak begitu, tapi ini justru menjadi sumber dari evaluasi kita bersama,” katanya.

Sonny menegaskan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan memang menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia. Namun, menurutnya, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, maupun hak asasi manusia.

“Jadi sekali lagi, kalau soal kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, memberangus keanekaragaman hayati kita, dan memberangus hak asasi manusia kita yang lain,” tegasnya.(gio/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS