JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) selalu terdepan dalam menangani kasus korupsi menyangkut kadernya. PDIP juga merupakan partai yang pertama memecat langsung kader yang terkena kasus korupsi, khususnya bila terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.‎

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Agung mengapresiasi PDIP yang sejak awal terlihat sebagai partai yang konsisten dalam pemberantasan korupsi. PDIP terkenal selalu mengambil sikap tegas bila ada kadernya terlibat kasus.

“Hal itu terbukti dalam kasus puluhan anggota DPRD Malang. PDIP langsung memecat anggotanya. Silakan saja dibandingkan dengan partai lain. Buka saja catatan, apakah mereka melakukan langkah sama dengan PDIP,” kata Dahroni, Senin, (10/9/2018).

Hal ini disampaikan Dahroni Agung terkait pernyataan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay yang membeberkan bahwa sampai dengan saat ini sedikitnya sudah ada 34 calon anggota legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana korupsi yang sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terbanyak adalah dari Partai Gerindra yang disusul oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara empat parpol yang tidak memiliki satupun caleg mantan koruptor yaitu PDIP, PKB, PPP, dan PSI.‎

Menurut Dahroni Agung, berdasarkan penelusurannya, PDIP memang pernah mencanangkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Komitmen itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Rakernas I di Bandung, Jawa Barat, tahun 2011.

“Di rakernas Bandung itu, PDIP sudah menegaskan sikap sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi. Maka tak heran, bila PDIP tak pernah terkena stigma, sebut saja seperti Partai Demokrat yang sampai sekarang belum bisa lepas dari kasus menyangkut Nazaruddin,” ulas Dahroni.

Dilanjutkannya, ‎PDIP tak sekedar mengikrarkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Sikap itu dilembagakan lewat tata cara keorganisasian. Hal itu terbukti dengan cara PDIP yang menata sistem rekrutmen calon kepala daerah dan calegnya.

Para calon wajib mengikuti sejumlah proses penyaringan. Mulai dari proses administratif, tes psikotes, hingga wawancara mendalam. Ini bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan ‎calon kepala daerah dan caleg benar-benar berkualitas.

PDIP juga menjadi partai pertama yang melaksanakan pendidikan kader lewat sekolah partai. Setelah lolos tes awal, para calon kepala daerah maupun caleg, harus mengikuti sekolah itu. Di mana salah satu materi utamanya adalah terkait permasalahan hukum dan korupsi.

Riset Dahroni menunjukkan, PDIP memang mengundang sejumlah pemateri, baik dari KPK maupun penegak hukum lainnya, untuk mengisi tema itu di sekolah partai. “Ini bagus untuk mengingatkan para calon kepala daerah, dan para caleg, terkait rambu-rambu yang harus mereka perhatikan sehingga tak terjebak dalam tindak pidana korupsi,” demikian Dahroni.‎ (rmol)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS