SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan tak ada perubahan pelayanan kesehatan pasca penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Wali Kota Eri, melalui program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap gratis, terutama fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) di bawah pengelolaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Nggak ada pengaruhnya. Pelayanan akan tetap sama dan maksimal. Kami juga akan tetap menyiapkan kamar untuk kelas umum (di luar BPJS),” ujar Cak Eri di Surabaya, Rabu (15/5/2024).

Berbeda dengan KRIS, fasilitas kamar untuk umum akan disesuaikan dengan kemampuan pasien. “Untuk umum atau yang membayar sendiri, tetap kami fasilitasi. Yang peserta BPJS juga akan tetap kami fasilitasi seperti biasa. Insya Allah nggak ada perubahan,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, tiap tahun, Pemkot Surabaya menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu melalui program UHC. Tahun ini, angkanya mencapai sekitar Rp600 miliar.

Melalui program tersebut, tambah Wali Kota Eri, angka harapan hidup (AHH) penduduk Kota Surabaya terus meningkat. Di tahun 2023 misalnya, AHH mencapai 75,82 tahun, meningkat 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya (75,62 tahun).

Hal tersebut selaras dengan program penjaminan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya melalui UHC yang telah menjangkau 100 persen penduduk pada tahun 2023. Rinciannya, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2023 sebanyak 1.192.949 jiwa (PBI APBD).

Kemudian, sebanyak 1.871.756 jiwa (Jaminan Kesehatan Kepesertaan Lainnya). Sehingga, capaian pada Tahun 2023 mencapai 101,84 persen.

Terkait dengan kemungkinan adanya penyesuaian iuran PBI APBD untuk BPJS, Wali Kota Eri mengaku akan menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Tentu kami akan diskusi dengan BPJS. Sekarang sudah Rp600 miliar setahun. Pemkot Surabaya sudah membayar Rp600 miliar untuk (BPJS) warga Surabaya,” tuturnya.

Anggaran program UHC, lanjut Wali Kota Eri, selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Masuk belanja rutin, pos anggaran tersebut mengalami penyesuaian tiap tahunnya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. “Tahun kemarin masih sekitar di bawah Rp600 miliar. Tahun ini jadi Rp600 miliar,” jelasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS