Kamis
10 September 2026 | 4 : 43

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemkot Surabaya Siapkan Sanksi bagi Mal yang Tolak PPKM Darurat

pdip-jatim-eri-apel-satgas-covid-280621-1

SURABAYA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali resmi dimulai 3-20 Juli 2021. Salah satu poin di dalam aturan PPKM Darurat ialah penutupan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, konsekuensi poin itu adanya sanksi. Jika pengusaha pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan menolak tutuk, akan dikenakan sanksi.

Dia mengatakan, jika PPKM Darurat sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani oleh presiden, maka yang bergerak bukan hanya pemerintah daerah. Akan tetapi, TNI dan Polri juga turut bergerak.

“Kiro-kiro nek iki darurat, diambil alih TNI/Polri, onok sing buka, njenengan isok ngartekno dewe. Ayo, diapakno (Kira-kira kalau ini darurat, diambil alih TNI/Polri, ada yang buka, anda bisa mengartikan sendiri. Ayo, diapakan),” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, penerapan PPKM Darurat memang karena benar-benar darurat. Bahkan, tambahnya, kondisi Surabaya pun sudah darurat, seperti BOR RS yang sudah 100%.

“Ada yang mengatakan tidak darurat. Lihat itu BOR rumah Sakit, 100%. Semuanya 100%. Berarti kan sudah darurat. Tapi warga tidak pernah darurat. Gak onok Covid, gak onok darurat (Tidak ada Covid, tidak ada darurat). Omongane gitu. Ya memang di Surabaya bukan orang Surabaya, semua campuran kan. Ya sudah. Tapi mau, tidak mau,” jelasnya.

Wali Kota yang diusung PDI Perjuangan ini membeberkan, 500 lebih orang meninggal dunia dimakamkan secara prokes. Sementara orang yang sakit sudah mencapai 2.800 orang.

“Saudara kita yang sudah meninggal piro saiki (Berapa sekarang)? 500 lebih dimakamkan secara prokes. Yang sakit sudah mencapai 2.800. Wes opo maneh (Ya sudah apalagi). Yang tidak darurat yang di mana. Memang sudah keputusan presiden, dijalankan,”jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Eri, dirinya percaya, warga dan pengusaha di Surabaya terbilang taat. Buktinya, saat PPKM Mikro harus tutup pukul 20.00 WIB, sudah banyak yang taat.

“Ini harus yakinkan pada warga dan pengusaha. Kita akan sosialisasikan-lah,” pungkasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Dampak Kemarau Panjang, DPC Tuban Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Penambangan

TUBAN – Dampak kemarau panjang kian meluas dan memperparah krisis air bersih di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa ...
LEGISLATIF

DPRD Magetan Evaluasi Perubahan KUA-PPAS 2026 Bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Apa yang Baru?

​MAGETAN – Komisi B DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, Usaha ...
KRONIK

Airlangga Pribadi Kusman Meninggal, Deni Wicaksono: Indonesia Kehilangan Sosok Visioner

SURABAYA – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Ngawi Soroti Perubahan Desil Warga, Keluhan Mengalir

NGAWI – Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Fraksi PDI ...
KRONIK

Candra Soroti Tata Kelola Pupuk dan Serapan Tembakau di Jember

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Dinas Pertanian memperbaiki tata kelola pupuk ...
EKSEKUTIF

Mas Ipin Turun Langsung Pastikan Bantuan Tepat Sasaran untuk Warga Tak Mampu

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin turun langsung ke pelosok Desa Melis untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi ...