Anas Karno memastikan pemerintahan Surabaya tetap stabil selama Wali Kota Eri Cahyadi menunaikan ibadah haji.

SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memastikan roda pemerintahan di Kota Surabaya tetap berjalan stabil selama Wali Kota Eri Cahyadi menunaikan ibadah haji.

Menurut Anas, sistem tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini sudah terbentuk kuat dan memiliki pola kerja yang solid hingga tingkat perangkat daerah.

Karena itu, ia menilai jalannya pemerintahan tidak akan terganggu meski wali kota sementara meninggalkan tugas pemerintahan.

“Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ditunjuk dari wali kota sementara sudah tepat,” kata Anas, Selasa (19/5/2026).

Anas menilai keputusan menunjuk Wakil Wali Kota Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota merupakan langkah yang terukur.

Menurutnya, chemistry dan pola koordinasi antarpejabat di lingkungan Pemkot Surabaya selama ini sudah terbentuk dengan baik sehingga transisi kepemimpinan sementara dapat berjalan lancar.

Penunjukan tersebut juga dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan tetap berjalan normal selama Eri Cahyadi menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

“Tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya sudah kuat. Yang tidak boleh menurun adalah pelayanan masyarakat. Harus optimal,” tegas Anas.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, akan terus menjalankan fungsi pengawasan selama masa pelaksana harian wali kota berlangsung.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hingga penanganan aduan masyarakat tetap berjalan sesuai standar pelayanan.

Ia menekankan stabilitas pemerintahan menjadi faktor penting agar masyarakat tetap mendapatkan layanan optimal tanpa terpengaruh agenda kepala daerah yang sedang menjalankan ibadah haji.

Selain itu, Anas juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Surabaya dalam menjaga kontinuitas pelayanan publik selama masa transisi kepemimpinan sementara tersebut.

Menurut Anas, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari jalannya birokrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah tetap menjaga ritme kerja dan respons cepat terhadap kebutuhan warga selama wali kota berada di luar negeri.

“Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan maksimal dan tidak boleh ada penurunan,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS