SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono minta pemerintah kota setempat memperhatikan pensiunan pegawai honorer daerah (honda).

Sebab, sejak purnatugas sekitar lima tahun lalu, sampai sekarang mereka belum mendapatkan pesangon. Padahal, ungkap Adi Sutarwijono, klausul pesangon itu tertera di SK pengangkatan mereka sebagai pegawai honda.

“Komisi A DPRD Surabaya segera memanggil Asisten I Sekkota, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Kami minta mereka memberi solusi soal pensiunan pegawai honda yang menuntut pesangon,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu.

Wakil Ketua Komisi A ini mengungkapkan, pemanggilan itu akan dilakukan pekan depan.  “Harapan kami, setidaknya ada dukungan dari pemkot bagi bekas pegawainya yang sudah mengabdi puluhan tahun ini. Entah memang memungkinkan pembayaran pesangon, atau diikutkan program sosial tertentu,” terangnya.

Persoalan ini diketahui anggota Komisi A ketika pensiunan honda ini mengadukan nasibnya ke dewan. Perwakilan honda dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut diterima legislator Komisi A pada Selasa (30/8/2016).

Pegawai honda yang sudah mengakhiri pengabdiannya lima tahun lalu itu berharap wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib mereka mendapatkan haknya.

Adi Sutarwijono mengaku prihatin atas nasib para pensiunan honda tersebut. Pasalnya, sebagian besar mereka adalah warga kurang mampu yang rata-rata tidak memiliki rumah dan hidup di rumah kos atau kontrakan.

Pemkot Surabaya, tambah Awi, sapaan akrabnya, harus mau mendengar keluh kesah mereka. Sebab, ujarnya, bagaimana pun pensiunan honda itu pernah ikut berjasa bagi pembangunan kota.

Saat masih aktif sebagai pegawai honda, ujar Awi, mereka memang tidak berada di posisi strategis. Sebab, mereka hanyalah tukang bersih-bersih, anggota Satpol PP, dan juru parkir.

Meski begitu, pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini memandang peran mereka tetap vital bagi kemajuan Kota Pahlawan. Hal inilah yang menurut dia, harus diapresiasi pemkot.

“Setidaknya ada upaya untuk mengajak mereka berdialog. Kalaupun pesangon tidak bisa, mungkin ada solusi lain. Misalnya apakah ada program pengaman sosial yang memungkinkan untuk mereka, sehingga di sisa hidup ini mereka tidak telantar,” tuturnya.

Mantan wartawan ini menyebut, sedikitnya ada 59 pensiunan honda yang kini menunggu kepastian pesangon. Mereka rata-rata sudah mengabdi kepada pemerintah kota antara 20 tahun sampai 30 tahun di berbagai bidang, mulai honorer kelurahan sampai petugas kebersihan terminal. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS