NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran Rp 4,9 miliar untuk bantuan sosial (bansos) masyarakat. Bansos diberikan untuk menangani dampak inflasi usai kenaikan harga BBM.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, mengatakan, bansos yang disiapkan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI. Sementara untuk anggaran, bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

“Dua persen dari DTU untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM. Sesuai dengan arahan pusat,” kata Bupati Ony, Sabtu (24/9/2022).

Anggaran bansos senilai Rp 4,9 miliar tersebut akan dialokasikan bagi 8.800 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata. Dikatakan Bupati Ony, sejumlah KPM penerima 8.000 berasal dari DTKS yang belum menerima bantuan. Sementara untuk 800 diantaranya usulan dari Dinas Perhubungan.

“Pelaku jasa transportasi darat dan air. Seperti tukang ojek, awak angkutan umum, hingga penyebrangan sungai. Masing-masing akan menerima Rp 600 ribu,” kata Bupati dari PDI Perjuangan tersebut.

Bupati Ony menyebut, pencarian bansos untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di Kabupaten Ngawi akan dicarikan segera. Perkiraan akhir Bulan September atau bulan Oktober mendatang.

“Administrasinya masih disiapkan. Kemungkinan akhir bulan ini, atau bulan Oktober dicairkan,” katanya.

Bupati Ony berpandangan, adanya bansos tersebut dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Di samping untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, juga untuk menjaga daya beli masyarakat. “Supaya inflasi tidak naik terlalu cepat,” papar Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS