JAKARTA – Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, pemerintah selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Dia menilai, setiap kali ada kerusuhan atau aksi demo di Papua, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak tuntas sepenuhnya.

“Saya sudah masuk pada kesimpulan bahwa pemerintah memang tidak serius urus Papua,” ungkap Komarudin saat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2019).

Politisi yang pernah jadi pimpinan dewan di Jayapura ini lantas menceritakan bagaimana kejadian serupa juga pernah terjadi di Jayapura, Papua, tepatnya di depan Universitas Cendrawasih.

Namun, saat itu pemerintah hanya menyelesaikannya separuh-saparuh. Karenanya dia pesimis kerusuhan di Manokwari bisa diselesaikan dengan serius.

“Kenapa tidak serius? Karena setiap begini-begini terjadi. Tapi ditangani juga secara sporadis. Begini sudah, ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi,” ucap anggota Komisi II DPR RI ini.

Dia menyebut, gejolak yang terjadi di Manokwari tidak bisa dilihat secara terpisah. Artinya, kata dia, masalah yang terjadi di Papua Barat tidak dipicu oleh satu kejadian saja, namun tumpukan dari berbagai macam masalah serupa yang tak pernah beres diselesaikan.

“Yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri,” kata Komarudin.

Lebih lanjut, Komarudin menyarankan agar pemerintah harus bisa mengusut asal mula masalahnya, bukan hanya meredam kerusuhan yang sudah terjadi. Pasalnya, dia mencurigai ada gerakan besar di balik kerusuhan di Manokwari.

“Kalau tidak ada konsolidasi yang besar kan tidak mungkin lah. Masa orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan ya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus,” papar Komarudin.

Terkait dengan siapa dalang di balik kerusahan baik yang terjadi di Papua Barat maupun Jawa Timur, Komarudin menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut pihak kepolisian.

Sementara itu dikabarkan, Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat. Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

“Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua,” ujar Lenis seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Lenis mengatakan, dalam kunjungan ke Papua nanti Presiden akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.

Aspirasi itu tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari. Kepala Negara juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan periode 2019-2024.

Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak pelaku kerusuhan.

“Untuk menciptakan ketertiban umum dan penegakan hukum, Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak aktor kerusuhan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Jokowi mengutamakan nilai-nilai toleransi di atas segala persoalan bangsa yang plural ini. Nilai-nilai dalam hidup bersama itu perlu terus dijunjung tinggi oleh Indonesia.

“Presiden juga menegaskan bahwa nilai-nilai keberagaman, toleransi, saling menghargai, penting untuk terus-menerus dibicarakan dan dipahami bersama oleh kita semua, sebagai bangsa yang besar,” kata Dani. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS