SIDOARJO – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo khawatir ide membubarkan pilkada langsung merembet ke pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya khawatir kalau ide membubarkan pilkada langsung merembet pada upaya membatalkan kesepakatan reformasi lainnya. Membubarkan KPK dan sebagainya,” kata Tjahjo kepada wartawan di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo, Senin (15/5/2014).

Kekhawatiran Tjahjo didasari fakta jika kebijakan pilkada langsung dan pembentukan KPK adalah beberapa dari sekian kebijakan hasil reformasi. Buah reformasi lainnya semisal pemisahan kekuasaan institusi TNI dan Polri. Kebijakan hasil reformasi tersebut ditetapkan oleh MPR yang ketika itu dipimpin Amien Rais.

“Itu semua hasil reformasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi janganlah kita mengingkari hasil reformasi,” tambahnya.

Untuk diketahui, ide pembubaran pilkada langsung berawal dari pemerintah. Soal ini, Tjahjo juga menyesalkan apalagi presiden saat ini, Soesilo Bambang Yudhoyono, terpilih dari hasil pemilihan langsung.

“Apalagi Pak SBY terpilih menjadi presiden karena pilihan langsung. Jadi, saya kira, kedaulatan rakyat harus dijaga dengan baik,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan, saat ini partainya terus meyakinkan fraksi lain di DPR RI termasuk pemerintah untuk tidak meneruskan ide pembubaran pilkada langsung. “Kami masih terus melobi. RUU ini akan disahkan tanggal 25 nanti,” katanya. (her)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS