TUBAN – Giant Sea Wall atau Tanggul laut pantai Utara oleh Pemerintah akan segera memulai pembangunan di sepanjang laut pantai utara Jawa mulai dari Banten sampai Jawa timur.

Hal tersebut menuai dukungan dari Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan, meski tetap memiliki sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

Anggota DPRD Jawa timur Dapil Bojonegoro-Tuban menyampaikan untuk solusi jangka panjang, Giant Sea Wall memang diperlukan. Terlebih, permukaan air di Pantura Jawa, termasuk di wilayah Jatim, terus meningkat dan berpotensi jadi penyebab langganan banjir rob di masa mendatang.

“Saya mendukung adanya Giant sea wall ini untuk kepentingan Pantura. Seperti di tuban harusnya ada memang tanggul itu. Jika terjadi perluapan Air sampai ke jalan misalnya, masalahnya kan itu jelas, bahwa untuk menghindari banjir rob, terus perubahan iklim, tiba-tiba air itu pasang. Ya itu sangat di diperlukan,” ungkap Ony, Rabu (18/6/2025).

Sedangkan Pembangunan Giant Sea Wall memang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Melalui proyek tersebut akan dibangun oleh pemerintah  tanggul yang membentengi Pantura Jawa, Mulai Banten hingga Jawa Timur (Jatim).

Tahapan awal rencana pembangunan difokuskan di wilayah Teluk Jakarta, secara bertahap hingga 15-20 tahun mendatang proyek tersebut sudah tersambung sampai ke Jatim.

Ony Setiawan menekankan perlunya memperhitungkan skala prioritas, mengingat Giant Sea Wall merupakan proyek yang membutuhkan dana tidak sedikit. Ia juga menegaskan, jangan sampai nantinya proyek tersebut mengganggu kinerja keuangan di daerah.

“Saya pikir tak akan mengganggu keuangan di provinsi artinya tak ada masalah ini kan PSN jadi proyeknya kan nasional, kalau memang itu tidak mengganggu keuangan provinsi, saya pikir tidak masalah. Sekarang tinggal konsentrasinya di mana. Kalau dananya ada, ya tidak apa-apa,” Ungkap legislator Komisi B ini.

Terlebih lagi pemerintah saat ini juga tengah gencar sejumlah program unggulan di bidang kesejahteraan masyarakat (kesra). Ony menyebut, program-program bidang kesra ini juga menelan banyak biaya.

“Adanya program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Kemudian Pemprov juga punya program sendiri. Nah, konsentrasi anggarannya itu perlu dipertimbangkan. Kalau misal Pemprov menyertakan keuangannya, kalau ada sih tidak apa-apa. Kalau tidak ada, kan lebih baik untuk fokus yang di urusan pangan atau hal yang mendesak,” paparnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan pada sisi lain, ia juga mengungkapkan ada persoalan yang lebih mendesak  terkait banjir di wilayah Tuban.

Soal mangkraknya pembangunan Waduk Jabung Ring Dyke, yang menyebabkan banjir selalu melanda kawasan tersebut tiap tahun. Sedangkan Kewenangan Waduk Jabung berada di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“Berdampak  pada tiga kecamatan terendam banjir, di Kecamatan Plumpang, Rengel, dan Widang.waduk itu yang harusnya segera di kerjakan,karena dampak langsung,banjir tiap tahunnya,” pungkasnya. (dian/hs)