JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan, bahwa pemerintah telah menyampaikan kepada DPR mengenai penundaan pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda,” kata Jokowi, saat memberikan keterangan pers mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Jumat (24/4/2020).

Penundaan ini, sebut Jokowi, sesuai dengan keinginan agar memberikan kesempatan DPR dan Pemerintah untuk lebih mendalami substansi pasal terkait.

“Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan,” pungkas Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden soal RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR, pada 12 Februari 2020 lalu. RUU Cipta Kerja tersebut dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri.

Kemarin, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah minta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin sampaikan, untuk klaster ketenagakerjaan, kami minta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya,” kata Puan.

Menurutnya, pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, agar DPR menerima masukan masyarakat, terutama serikat pekerja.

“Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan, sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiksusi dengan masyarakat,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS