Rabu
04 November 2026 | 6 : 38

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pegawai K2 Pemkot Surabaya Dapat Uang Lembur dan Gaji Pokok Setara UMK

Whisnu Sakti

Whisnu SaktiSURABAYA – Para pegawai honorer (K2) Kota Surabaya bakal mendapat jatah lembur dan peningkatan gaji pokok setara UMK. Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana mengatakan, langkah ini diambil sebagai solusi awal menyikapi banyaknya tenaga K2 yang belum mendapat kejelasan status.

”Saya bersama wali kota sudah memikirkan hal itu. Toh, APBD kita tahun ini bisa mengkover kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan,” kata Whisnu Sakti Buana dihadapan para tenaga K2 yang sebagian besar guru tidak tetap (GTT) di gedung PGRI Jawa Timur, Wonokromo, kemarin.

Terkait upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian mendapat pengangkatan status, ungkap Whisnu, pihaknya sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. ”Sementara, khusus Surabaya, saya dengan Bu Risma mulai menyiapkan rencana tersebut,” ujar pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya iutu.

Saat ini tercatat sebanyak 2.200 dari jumlah 3.290 tenaga K2, baik guru maupun pegawai di instansi SKPD masih belum jelas nasibnya. Sedangkan, sebanyak 1.090 K2 telah diangkat menjadi PNS dalam seleksi sebelumnya.

Keberadaan ribuan tenaga K2 tersebut tidak mempunyai payung hukum untuk mendapat status. Pasalnya, jika mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) nomor 5 Tahun 2010, tentang Pendataan Honorer, masa pengangkatan untuk tenaga K2 disyaratkan berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, dengan masa kerja dimulai bulan Januari 2005 silam.

”Ini yang menjadi pengganjal bagi kami. Sehingga masih banyak tenaga K2 yang belum mendapat kepastian untuk bisa diangkat menjadi PNS,” ujar Ketua Dewan Honorer Indonesia, Eko Mardianto.

Untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian K2, dia harus bolak–balik ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib teman–temannya, khususnya bisa diangkat PNS tanpa menjalani tes. Hanya, perjuangan tersebut masih belum membuahkan hasil.

Selain terkendala aturan, proses rekruitmen CPNS kerap membuat para tenaga K2 harus terpinggirkan, khususnya terkendala usia. Padahal, masa pengabdian mereka sudah puluhan tahun lamanya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Agus Wicaksono Buka KLIK DALAK di Lumajang, Tegaskan Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat

LUMAJANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Agus Wicaksono, secara resmi membuka kegiatan Klinik ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Siapkan Intervensi Ekonomi di Kawasan Rawan Narkoba Surabaya

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan intervensi ekonomi dan pemberdayaan UMKM di kawasan rawan ...
LEGISLATIF

Polemik Jam Operasional Pasar Buah Tanjungsari, Syaifuddin Zuhri Buka Peluang Revisi Perda

SURABAYA – Polemik pembatasan jam operasional Pasar Buah Tanjungsari mendorong DPRD Surabaya membuka peluang revisi ...
KRONIK

Kemiskinan Banyuwangi Terus Menyusut, 5 Tahun Turun dari 8,07 Jadi 5,6 Persen

BANYUWANGI – Upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas Bupati Banyuwangi, Ipuk ...
LEGISLATIF

Reses di Purwodadi, Eko Herdiyanto Soroti Kebutuhan Pompa Air untuk Atasi Banjir

MALANG – Kebutuhan pompa air untuk mengatasi genangan banjir di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, menjadi ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemuda Trenggalek Produksi Film untuk Angkat Potensi 157 Desa Kreatif

TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong generasi muda Trenggalek memanfaatkan kreativitas ...