JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN menerima bansos.

Puan mengingatkan agar setiap program pemerintah berbasis data akurat dan terkini. Dia berpandangam proses verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengambil keputusan mengubah atau melanjutkan sebuah program bantuan.

“Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai BUMN, terindikasi menerima bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur.

PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN.

Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6 ribu orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial.

Oleh karenanya, Puan minta pemerintah betul-betul mengedepankan kehati-hatian pada verifikasi data untuk penerima bansos. Dia sudah berkali-kali menekankan pentingnya verifikasi data.

Puan juga mengingatkan agar pelaksanaan program-program bantuan sosial tidak salah sasaran. Ia menyebut pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak diambil hak-nya karena kesalahan sistem.

“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut,” tegas Puan.

Puan pun menggarisbawahi pengalamannya saat menjabat sebagai Menko PMK, di mana ia selalu menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian berdasarkan data terbaru untuk menentukan kelanjutan atau perbaikan suatu program.

“Kemudian biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam kebijakan sosial. (goek)