SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk serius dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama tim anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022, Selasa siang (13/9/2022).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menyampaikan, pihaknya akan terus mengawal penyaluran BLT BBM tersebut. Menurutnya, skema subsidi untuk mengantisipasi inflasi tersebut harus diterjemahkan seiring dengan komitmen Bupati Sumenep dalam melayani masyarakat.

“Kita akan kawal penyaluran BLT BBM yang diambil dari sisa DAU (Dana Alokasi Umum, red) ini, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Seperti diketahui, untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penangangan Dampak Inflasi Tahun 2022.

“Konsekuensi PMK tersebut, ada sekitar dana 6 miliar, 2 persen dari 300 miliar DAU kita untuk mengantisipasi inflasi. Makanya, di rapat tadi kita kawal, jangan sampai anggaran 6 miliar itu tidak jelas pengalokasiannya,” jelasnya.

Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga mengingatkan seluruh OPD untuk seia-sekata dengan visi-misi Bupati Sumenep. Ia menegaskan, janji-janji politik Bupati Sumenep harus dipahami oleh seluruh OPD dan jajarannya.

“Dalam situasi di mana rakyat yang marginal jauh dari maenstream informasi memerlukan keberpihakan nyata melalui political will fraksi sebagai kepanjangan Partai di Parlemen. Sudah menjadi garis perjuangan Partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, ia memastikan, jika ada OPD yang tidak selaras dengan keinginan Bupati Sumenep dalam melayani masyarakat, fraksinya akan memberikan koreksi dan pendapat yang konstruktif.

“Jika ada OPD yang main-main dengan kepentingan rakyat, kita akan buka seterang-terangnya. Biar masyarakat tahu, siapa di antara kita yang berdusta. Biar Pak Bupati juga paham, mana bawahannya yang bisa bekerja, dan mana yang bisa ngasih laporan yang hanya menyenangkan saja,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS