MADIUN – Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Nakesda) Kabupaten Madiun, penanganan pandemi Covid-19, dan masalah harga Porang menjadi hal-hal yang mendapatkan sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun saat rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (13/9/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun itu dihadiri Bupati Madiun, Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, serta anggota DPRD dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Pada rapat paripurna sebelumnya, Jumat (10/9/2021), enam fraksi di DPRD Kabupaten Madiun telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi di antaranya belanja modal untuk pemulihan ekonomi dan kenaikan pendapatan daerah,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Madiun, H. Fery Sudarsono, Kamis (16/9/2021).

Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, secara umum, dewan menyoroti beberapa persoalan, di antaranya pembayaran insentif tenaga kesehatan, penanganan pandemi Covid-19, serta menanyakan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Madiun tahun 2021.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Sarwa Edi, dalam pandangan umumnya memberikan masukan agar cakupan pemberian vaksinasi lebih meluas. Fraksinya juga meminta Bupati Madiun mengawasi harga porang di pasaran agar petani tidak merugi. (ant/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS