Kamis
16 April 2026 | 6 : 53

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Jember Minta Pemkab Perhatikan Tenaga Outsourcing

PDIP-Jatim-Edi-Cahyo-Purnomo-02012023

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk memperhatikan nasib para pekerja alih daya atau outsourcing, yang tidak terakomodir dalam seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Kabupaten Jember.

Menurutnya, ketika pendataan pegawai non-ASN kemarin, terdapat sekitar 948 orang yang berstatus sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan, dan juru kemudi atau sopir, didepak dari pendataan. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh BKN sebagai pegawai berkode THK II tersebut.

Karena itu, Edi meminta agar Pemkab Banyuwangi tidak lepas tangan terhadap nasib ratusan orang yang telah mengabdikan diri untuk pemerintah selama belasan tahun tersebut.

“Kami mendengar ada tenaga juru kemudi di salah satu OPD, yang bersangkutan sudah 15 tahun bekerja, tapi tidak masuk sebagai non-ASN. Tenaga outsourcing ini juga perlu diperhatikan,” ujar Edi di Jember, Senin (2/1/2023).

Politisi PDI Perjuangan tersebut kemudian menjelaskan, berdasarkan SE Menpan RB, 31 Mei 2022, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga outsourcing oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Untuk menjamin nasib para tenaga outsoursing tersebut, Edi menyarankan Pemkab Jember untuk segera mencari rekanan atau pihak ketiga yang bisa digandeng sebagai mitra kerja sekaligus untuk mewadahi para pekerja outsourcing. Dengan demikian, mereka tetap bisa bekerja secara legal di lingkungan Pemkab Jember.

“Yang kita perhatikan di sini nasib para pekerja yang selama bertahun-tahun mengabdi di pemerintahan, tetapi kemarin tidak lolos pendataan non-ASN untuk direkomendasi ke PPPK. Jadi, ya pemkab harus segara cari solusi. Bisa pakai rekanan atau bagaimanalah,” tuturnya.

“Intinya, nasib mereka bisa terjamin. Kan kasian kalau statusnya digantung tidak jelas,” imbuhnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...
LEGISLATIF

Indri Dukung Larangan Vape, Soroti Potensi Disalahgunakan untuk Narkotika

Indriani Yulia Mariska mendukung larangan vape karena berpotensi disalahgunakan untuk narkotika dan membahayakan ...
LEGISLATIF

Yordan Soroti Kesenjangan Antarwilayah Jadi Tantangan Utama Pembangunan Jatim

Yordan M Batara Goa menyoroti kesenjangan antarwilayah sebagai tantangan utama pembangunan Jawa Timur dalam RKPD ...
LEGISLATIF

Pastikan Keselamatan Pengendara Jalur Magetan – Sarangan, Diana Sasa Minta Peremajaan Alat Tebang Pohon Bina Marga UPT Madiun

MAGETAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur melalui Bina Marga UPT Madiun ...
UMKM

Cerita Warsito, Kader Banteng Ngawi Merintis Usaha Greenhouse Anggur

NGAWI – Kesuksesan tidak melulu diukur dari gelimang harta yang melimpah ruah. Menemukan kepuasan batin dalam ...