MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang 2024 yang tidak memenuhi target. Apalagi, capaian PAD Pemkab Malang selama beberapa tahun terakhir tidak pernah tercapai 100 persen.

Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (23/4/2025) lalu dengan agenda hasil pembahasan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang 2024.

Diketahui, pada tahun 2024 lalu, PAD Pemkab Malang hanya terealisasi 90,12 persen dari target semula yakni Rp 1.039.565.414.636.

Capaian PAD yang tidak memenuhi target, di antaranya retribusi daerah pelayanan kesehatan RSUD Ngantang, retribusi parkir jalan umum, retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan atau TPI, dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata Wendit.

Menurut Abdul Qodir, sederet fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemkab Malang kurang cermat dalam hal penentuan target retribusi.

Selain itu tidak didasarkan kajian data potensi yang ada atau memang kurang serius mendongkrak PAD. Sehingga, hal itu berdampak buruk pada tampilan APBD Kabupaten Malang dan berpotensi mengganggu pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Menurut Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, secara keseluruhan, Pemkab Malang menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati dengan pendapatan yang tak sepenuhnya tercapai tersebut. Namun, menurutnya masih ada ruang untuk perbaikan.

Dimana realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya penghematan. Namun, tambah dia, juga perlu diperiksa apa penghematan tersebut tidak mempengaruhi kualitas layanan publik atau keberhasilan program.

“Di sisi lain, rasio pajak yang rendah dan rasio kemandirian daerah yang masih kecil menjadi area yang perlu difokuskan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan kemandirian ekonomi daerah,” papar Adeng, dikutip Senin (28/4/2025).

Pihaknya merekomendasikan perlunya efisiensi penggunaan anggaran untuk prioritas pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat.

“Evaluasi berkala dan alihkan dana yang tidak terpakai ke program lebih mendesak serta melakukan pengawasan anggaran, yang mana pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti E Budgeting untuk memantau anggaran secara realtime,” ujarnya.

Dia menambahkan, perencanaan anggaran secara realistis, harus menggunakan pendekatan zero based budgeting untuk memastikan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi yang realistis dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi dan krisis.

Adeng menilai Pemkab Malang harus melakukan pemanfaatan ruang fiskal dengan bijaksana untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa mengganggu program prioritas. Perlu juga menyiapkan cadangan fiskal untuk kejadian tak terduga.

Legislatif juga merekomendasikan agar Pemkab Malang, melakukan diversifikasi pembiayaan. Aplikasinya, dengan mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik – swasta, untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mempercepat pembangunan daerah. Serta, melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

“Saya minta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran melalui forum anggaran dan platform digital untuk memastikan program yang tepat sasaran. Kemudian harus fokus pada prioritas pembangunan. Menggunakan anggaran untuk sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Adeng juga mendorong agar Pemkab Malang meningkatkan transparansi anggaran dengan mempublikasikan laporan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS