Sabtu
18 Juli 2026 | 10 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Optimalisasi Pajak Daerah, Banyuwangi Jalin Kerjasama dengan Dirjen Pajak dan DJPK

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-13032025

BANYUWANGI – Dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Penandatangan PKS tersebut dilakukan lewat sambungan zoom antara Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (12/3/2025).

Turut menyaksikan Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi Ahmad Fudholi dan Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo.

“Kami telah melakukan pendandatanganan kerjasama dengan dirjen pajak dan DJKP Kementerian Keuangan. Kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak, khususnya meningkatkan PAD Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan, perjanjian kerjasama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan pusat dan daerah, pengawasan wajib pajak (WP) bersama serta pendampingan dan dukungan kapasitas kepada pemda.

“Dengan kerjasama ini optimalisasi pajak bisa dilakukan karena koordinasi akan lebih mudah antara pusat dan daerah sehingga pendataan potensi pajak juga bisa lebih akurat,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Penandatanganan PKS tersebut juga dilakukan serentak antara DJP dan DJKP Kemenkeu dengan 197 daerah lainnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

“Dengan adanya kerjasama juga akan memperkuat pengelolaan pajak daerah dengan dukungan kapasitas SDM hingga teknologi bagi pemda dari pusat,” terang Ipuk.

Sementara itu, Kepala kantor Pajak Pratama Banyuwangi, Ahmad Fudholi, menjelaskan bahwa selama ini terdapat irisan antara WP pusat dan daerah. Dengan demikian pihak DJP dan pemerintah daerah bisa saling melakukan kroscek untuk pendataan yang lebih akurat.

“Sehingga bisa meminimalisir adanya ketidaksesuaian penerimaan pajak maupaun double counting atas penerimaan pajak dari WP yang beririsan tersebut,” ujar Fudholi.

Ia berharap, ke depan kerjasama tersebut dapat berlajan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal, khususnya bagi pendapatan daerah yang akan menopang pembangunan Banyuwangi. (ars/set)

 

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Latih Ratusan Petani Cara Bikin Pupuk Organik

BOJONEGORO — Upaya memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan terus digalakkan di tingkat daerah. Guna menekan ...
BERITA TERKINI

DPC Ngawi Gelar Rakor Bersama KSB PAC, Matangkan Persiapan Musran

NGAWI – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Ketua, Sekretaris, ...
KABAR CABANG

Kawal Penjaringan Ketua Ranting dan Anak Ranting, PDI Perjuangan Trenggalek Kerahkan Anggota DPRD

PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek mengerahkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD untuk mengawal penjaringan ketua ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Malang Godok Raperda Pencegahan LGBT, Tekankan Edukasi dan Larangan Aksi Main Hakim Sendiri

DPRD Kota Malang mulai menggodok Raperda Pencegahan LGBT yang menitikberatkan pada edukasi, pencegahan, ...
KRONIK

Sekarkijang Creative Fest, Wadah UMKM Banyuwangi Naik Kelas

BANYUWANGI – Sekarkijang Creative Fest (SCF) 2026 menjadi salah satu rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang ...
KRONIK

Eri Cahyadi Yakin Soekarno Cup 2026 Lahirkan Talenta Baru Sepak Bola Indonesia

Ketua Panitia Pelaksana Soekarno Cup 2026 Eri Cahyadi optimistis turnamen sepak bola usia muda ini menjadi wadah ...