Jumat
14 Maret 2025 | 3 : 32

Optimalisasi Pajak Daerah, Banyuwangi Jalin Kerjasama dengan Dirjen Pajak dan DJPK

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-13032025

BANYUWANGI – Dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Penandatangan PKS tersebut dilakukan lewat sambungan zoom antara Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (12/3/2025).

Turut menyaksikan Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi Ahmad Fudholi dan Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo.

“Kami telah melakukan pendandatanganan kerjasama dengan dirjen pajak dan DJKP Kementerian Keuangan. Kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak, khususnya meningkatkan PAD Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan, perjanjian kerjasama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan pusat dan daerah, pengawasan wajib pajak (WP) bersama serta pendampingan dan dukungan kapasitas kepada pemda.

“Dengan kerjasama ini optimalisasi pajak bisa dilakukan karena koordinasi akan lebih mudah antara pusat dan daerah sehingga pendataan potensi pajak juga bisa lebih akurat,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Penandatanganan PKS tersebut juga dilakukan serentak antara DJP dan DJKP Kemenkeu dengan 197 daerah lainnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

“Dengan adanya kerjasama juga akan memperkuat pengelolaan pajak daerah dengan dukungan kapasitas SDM hingga teknologi bagi pemda dari pusat,” terang Ipuk.

Sementara itu, Kepala kantor Pajak Pratama Banyuwangi, Ahmad Fudholi, menjelaskan bahwa selama ini terdapat irisan antara WP pusat dan daerah. Dengan demikian pihak DJP dan pemerintah daerah bisa saling melakukan kroscek untuk pendataan yang lebih akurat.

“Sehingga bisa meminimalisir adanya ketidaksesuaian penerimaan pajak maupaun double counting atas penerimaan pajak dari WP yang beririsan tersebut,” ujar Fudholi.

Ia berharap, ke depan kerjasama tersebut dapat berlajan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal, khususnya bagi pendapatan daerah yang akan menopang pembangunan Banyuwangi. (ars/set)

 

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Tinjau JLS, Bupati Rijanto Targetkan Pembebasan Lahan di Wates Selesai Tahun Ini

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya, salah ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Usulkan Kawasan Kuliner Kedungdoro Jadi Destinasi Wisata PKL

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap pedagang kaki lima atau PKL di Kota Pahlawan bisa ditata lebih ...
KRONIK

Rakor Bersama RSUD dr. Iskak, Dio Soroti Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Dio Jordy Alvian, mengatakan bahwa komisinya berkomitmen ...
LEGISLATIF

Buktikan Janji Politik, Legislator Banteng Malang Ini Realisasikan Jalan Makam

MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir membuktikan janji politiknya kepada ...
EKSEKUTIF

Wabup Antok Tinjau Gerakan Pasar Murah, Pastikan Daya Beli Masyarakat Tetap Stabil

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko meninjau pelaksanaan gerakan pasar murah di Alun-alun Merdeka Ngawi. ...
KRONIK

Bupati Lukman Serahkan Bantuan untuk Guru Ngaji dan Warga Kurang Mampu

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara ...