Novita Hardini menyoroti banyaknya BPJS PBI nonaktif saat menggelar layanan kesehatan mata gratis di Trenggalek.

TRENGGALEK — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti keresahan masyarakat terkait banyaknya kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan.

Sorotan itu dia sampaikan saat menggelar layanan kesehatan mata gratis di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Senin (11/5/2026).

Menurut Novita, persoalan layanan kesehatan masyarakat miskin tidak boleh dipandang sepele karena menyangkut kebutuhan dasar warga.

“Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja,” tegas Novita di sela kegiatan.

Kegiatan layanan kesehatan mata gratis tersebut merupakan program rutin tahunan yang digagas Novita bersama lembaga UPRINTIS Indonesia.

Program itu digelar bekerja sama dengan Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.

Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi pelayanan kesehatan.

Sebagian besar datang untuk memeriksakan kondisi mata sekaligus berkonsultasi terkait keluhan kesehatan yang selama ini sulit mereka akses.

Di tengah antrean warga, persoalan BPJS PBI nonaktif ternyata menjadi salah satu keluhan yang paling sering muncul.

Novita mengaku prihatin dengan kondisi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat kartu BPJS PBI mereka tidak aktif.

Padahal, banyak dari mereka berasal dari kelompok masyarakat ekonomi lemah yang sangat bergantung pada bantuan negara untuk berobat.

Ia juga menyinggung persoalan birokrasi layanan kesehatan, termasuk manajemen Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang dinilai masih menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan penanganan darurat.

“Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah sangatlah luar biasa,” ujarnya.

Meski bertugas di Komisi VII DPR RI, Novita menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan yang dirasakan masyarakat bawah.

Karena itu, ia berkomitmen mendorong rekan-rekannya di Komisi IX DPR RI agar mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki kebijakan layanan kesehatan agar lebih responsif terhadap kondisi rakyat kecil.

“Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua, tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil,” katanya.

Novita menyebut kegiatan pelayanan kesehatan gratis tersebut menjadi bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi warga melalui program-program sosial dan kesehatan.

“Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS