JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait berbagai persoalan atas jalannya pemerintahan desa, harus ditempatkan dalam pemahaman landasan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa.

Termasuk soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022.

Menurut Hasto, sikap PDI Perjuangan terkait aspirasi asosiasi pemerintah desa (pemdes) tersebut selalu menempatkan hakikat pemerintahan desa dalam kaitannya dengan sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Berkaitan dengan hal tersebut, desa harus betul-betul diangkat dan diperhatikan termasuk dengan seluruh kebudayaannya,” kata Hasto Kristiyanto saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Apdesi di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).

“PDI Perjuangan sangat senang dengan pertemuan ini. Mimpi Bung Karno dan Ibu Megawati adalah desa menjadi pusat kebudayaan, pusat kuliner. Jadi benteng Pancasila karena di desa itulah Pancasila dibunyikan dan akarnya yang gotong royong,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, DPP Apdesi menyampaikan aspirasi tentang Perpres Nomor 104 yang dinilai kurang menguntungkan bagi desa.

Selama pertemuan, Hasto didampingi Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko Sotarduga, Wasekjen Arif Wibowo bersama sejumlah anggota DPR RI, yakni Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.

Sedang DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan jajaran DPP Apdesi.

“Kalau desa kita tak kuat, maka rontok kita. Kalau desa tidak kita kembangkan sebagai pusat kebudayaan, bisa bahaya,” lanjut Hasto.

Dia menambahkan, di Pemerintahan Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan perhatian terhadap desa ini semakin terasa, menjadi bagian dari pembangunan.

Kepedulian PDI Perjuangan terhadap desa pun tidak main-main, karena menjadi fokus utama dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan diagendakan.

“Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif,” ujarnya.

Saat menyampaikan aspirasinya, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengatakan desa garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Pihaknya minta ada perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa.

Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT).

“Kami minta PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik,” beber Surta.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat minta PDI Perjuangan mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa.

“Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia,” ucap Anwar. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS