SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penentuan penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya tidak lagi semata-mata bergantung pada data desil administratif. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat verifikasi melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan warga dan melihat kondisi masyarakat secara faktual di tingkat RT/RW.

Eri mengatakan, perubahan pendekatan tersebut diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari bantuan hanya karena persoalan klasifikasi data.

“Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” kata Eri.

Pernyataan tersebut disampaikan Eri saat membuka Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026) malam.

Sebanyak 1.360 RW di Surabaya terlibat dalam program tersebut. Namun, bagi Eri, Lomba Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai kompetisi antarwilayah. Program itu harus menjadi momentum untuk menguatkan kembali gotong royong warga dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.

Eri mengatakan keberadaan warga yang masih membutuhkan bantuan menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan bersama melalui kekuatan masyarakat di tingkat kampung.

“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi,” ujar Eri.

Data Desil Diperkuat Verifikasi Warga

Pendekatan berbasis muskel tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Dalam proses verifikasi, kondisi warga di lapangan menjadi pertimbangan untuk menentukan skala prioritas.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga telah melibatkan warga dalam verifikasi bansos melalui muskel untuk memastikan pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Bagi Eri, persoalan kemiskinan tidak selalu dapat dibaca hanya dari angka atau klasifikasi administratif. Kondisi nyata warga di lingkungan masing-masing perlu diketahui melalui komunikasi langsung antara pemerintah, RT, RW, dan masyarakat.

Karena itu, ia meminta semangat gotong royong tidak hanya diterapkan dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam memastikan warga yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perhatian.

Eri juga mendorong agar zakat, infak, maupun bantuan sosial yang tersedia dapat terlebih dahulu dimanfaatkan untuk membantu warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar.

“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan,” tandasnya.

Kampung Pancasila Jadi Ruang Gotong Royong

Menurut Eri, nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, ekonomi, lingkungan, dan hubungan sosial.

Karena itu, Lomba Kampung Pancasila 2026 tidak hanya menilai aspek seremonial. Pemkot Surabaya menetapkan empat indikator utama, yakni penguatan ekonomi kerakyatan dan usaha warga lokal, toleransi serta keharmonisan antarwarga, pengelolaan lingkungan, serta keaktifan warga menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama.

Aspek lingkungan mencakup pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, serta penataan kawasan agar tetap bersih dan sehat.

“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” ujar Eri.

Pemkot Surabaya juga menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di masing-masing wilayah. Eri meminta perangkat daerah tidak hanya memberikan instruksi, tetapi turun langsung memberikan contoh dan mendampingi masyarakat.

Perangkat daerah yang dinilai gagal menjalankan tugas pembinaan di wilayah pengampuannya juga akan mendapat sanksi berupa bendera hitam.

Lomba Kampung Pancasila 2026 sendiri melibatkan 1.360 RW. Tahapan penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi hingga verifikasi lapangan. Pemkot Surabaya menyatakan penilaian diarahkan pada kondisi nyata, manfaat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan.

Bagi Eri, penguatan gotong royong di tingkat kampung bukan hanya soal memenangkan lomba. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari cara warga dan pemerintah bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakatyaitu

“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS