SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Erwin Tjahyuadi minta Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengkaji lebih dulu soal rencana menaikkan tarif masuk.

“Harus ada kajiannya, kenapa tarif harus naik. Jadi tidak asal menaikkan,” tandas Erwin, usai rapat Pansus LKPj Wali Kota, di ruang Komisi B, Selasa (21/4/2015).

Pernyataan itu disampaikan Erwin, terkait rencana pihak KBS menaikkan tarif masuk ke kebun binatang di kawasan Wonokromo tersebut. Seperti disampaikan Plt Dirut PTDS KBS Aschta Boestani Tajudin, menaikkan tarif sebagai salah satu upaya mengurangi tingginya beban operasional saat ini.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pada prinsipnya dewan sepakat jika tarif masuk KBS dinaikkan. Apalagi, saat rapat dengan Pansus LKPj, Aschta Boestani menyampaikan, pada tahun 2014 ini misalnya, PDTS KBS mengalami kerugian hingga Rp 1,1 miliar akibat tingginya biaya operasional.

“Kami sepakat kalau tiket masuk KBS memang harus dinaikkan. Kami sepakat juga kalau naiknya khusus untuk pengunjung luar kota pas saat peak season,” ujar Erwin yang juga Wakil Ketua Pansus LKPj.

Meski demikian, lanjut Erwin, oleh karena KBS salah satu fungsinya sebagai tempat edukasi, pihaknya minta ada diskon khusus bagi sekolah-sekolah yang secara kolektif berkunjung ke KBS.

Saat ini, tarif masuk KBS sebesar Rp 15.000 per tiket. Plt Dirut PDTS KBS Aschta Boestani belum berani menyebut berapa nominal rencana kenaikan tarif tersebut, karena masih dalam tahap kajian.

Dia memperkirakan, kenaikan diberlakukan mulai 2016. Sesuai arahan wali kota, sebut Aschta, meski berstatus BUMD, kenaikan tarif harus mempertimbangkan asas keadilan.

“Kenaikan tarif tidak semata-mata karena keperluan kita, tetapi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” terang Aschta, usai mengikuti rapat dengan Pansus LKPj.

Dia menegaskan, PDTS KBS tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang mengelola satwa lainnnya seperti Taman Safari maupun Jatim Park. Meski pendirian BUMD berorientasi profit, terangnya, tapi PDTS sifatnya khusus, karena mengemban tiga fungsi, yakni rekreasi, pendidikan dan konservasi.

Dalam mengelola satwa, selama ini pihaknya berupaya mandiri dengan tidak terus menerus bergantung pada subsidi pemerintah kota. Pihaknya juga berupaya menekan tingginya biaya operasional.

“Selama ini untuk pengembangan KBS mendapatkan dana pendampingan dari Pemkot Surabaya. Dana pendampingan tersebut diberikan dalam kurun waktu 5 tahun, dengan total anggaran sekitar Rp 50 miliar,” ungkapnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS