Dalam rencana pengawasan itu, DPRD akan melibatkan komisi sesuai bidang tugasnya. Komisi IV akan menyoroti aspek pemenuhan gizi dan kualitas makanan, sementara Komisi III akan memeriksa fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Langkah ini diambil setelah adanya laporan masyarakat yang menyebut sebagian besar lokasi pelaksanaan MBG di Sumenep belum dilengkapi fasilitas IPAL yang memadai.

“Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa MBG yang ada di Kabupaten Sumenep ini 90 persen tidak ada IPAL-nya. Maka itu perlu kita lakukan sidak ke MBG-MBG yang ada di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

H. Zainal mengungkapkan, jika dalam sidak nantinya ditemukan pelanggaran administratif, terutama terkait perizinan dan fasilitas IPAL, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sumenep agar diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG di beberapa daerah. Hingga kini, ia mengaku belum menerima laporan kejadian serupa di Kabupaten Sumenep. Meski demikian, ia tidak akan tinggal diam jika kasus tersebut benar-benar terjadi.

“Saya sebagai Ketua DPRD belum tahu bahwa ada siswa ataupun penerima manfaat dari MBG itu keracunan. Tapi kalau misalnya saya tahu persis ada korbannya, kalau misalnya sudah dilaporkan penegak hukum diam, saya akan turun tangan dalam hal itu,” terangnya.

“Saya pastikan turun tangan mewakili rakyat Kabupaten Sumenep,” imbuh Wakabid Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan, jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengawasan publik sangat penting agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi siswa. (hzm/set)